SOREANG – Melaksanakan pembangunan sebuah proyek dalam penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan akurasi dan profesionalisme sumber daya aparatur yang kompeten, baik untuk menghitung dari segi material fisik maupun non fisik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP mengatakan, hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan proyek yakni keselarasan prosedur yang normatif tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu.
“Dibutuhkan profesional yang kompeten dalam mengerjakan proyek. Bukan hanya mahir di ranah teknis, tapi juga di administrasi. Karena tidak sedikit, sistem pengawasan dalam sebuah proyek menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu juga saya minta jangan ada intervensi sana sini, harus normatif, karena penyelenggaraan pemerintah saat ini makin ketat, jalankan saja sesuai prosedurnya,” ungkap Sekda saat workshop manajemen proyek di Aula Brawijaya Hotel Sutan Raja Soreang, Rabu (9/5/18).
Lebih lanjut Sekda menerangkan, komitmen pemerintah memperkuat kelembagaan akan diprogresifkan melalui kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di setiap daerah.
“Saya harap workshop Manpro ini bisa menjadi wahana dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan proyek. Sedangkan adanya APIP dan SPIP sendiri akan menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam menjalankan pengelolaan perencanaan dan keuangan, yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, ditambah kualitas proyek untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ucap Sofian.
Workshop tersebut menurutnya harus dirancang untuk peserta yang memiliki sedikit atau bahkan tidak punya pengetahuan mengenai manajemen proyek, namun harus membantu tim manajemen proyek. “Sedangkan untuk yang sudah bisa agar lebih ditingkatkan lagi pengetahuannya khususnya kerja sinergsis dengan APIP, “ harap Sekda.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Ir. Erwin Rinaldi, M.Sc menjelaskan, workshop yang digelar bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dipimpinnya.
“Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pengawasan dari berbagai unsur institusi pengawas, baik formal maupun informal yang banyak menimbulkan berbagai peristiwa hukum. Jadi kita harapkan akan lahir kesamaan persepsi dari berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan jasa, baik konstruksi, konsultasi, pengadaan barjas, dengan hasil yang lebih baik dan tertib,” paparnya.
Tujuan lainnya, lanjut Erwin, yakni diharapkan peserta dapat memahami arti, tujuan dan fungsi manajemen proyek, kemudian mereka mampu melaksanakan proyek secara mumpuni dan memadai. Selain itu, tambahnya, peserta akan mampu menerapkan dan menjalankan perencanaan dan administrasi proyek dalam aktifitas operasional, melakukan pengawasan, memahami konsep evaluasi dan perbaikan kinerja proyek.
“Selain itu, nantinya peserta akan memiliki wawasan dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan proyek, leadership, kemampuan mendefinisikan resiko proyek, serta peserta bisa memahami dan mampu berperan aktif dalam mengaplikasikan pelaksanaan SPIP di Disperkimtan,” tutur Erwin.
Workshop ini diikuti 30 orang peserta yang terdiri dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Disperkimtan. Sedangkan narasumber yakni dari ULP Widia Astuti, MP.SDA Pokja Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, BKPP Kusnyoto dan R.Encep Marsadi dari Pokja PKP Provinsi Jabar. [pariwara]***
