KUTAWARINGIN – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Ir. H. Anang Susanto,MSi menyatakan Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung mampu menggerakkan perekonomian di masyarakat, terlebih dengan adanya penyebaran e-Warung yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dengan e-Warung yang bekerjasama dengan pihak Bulog dan yang lainnya, di sini akan bergulir nilai transaksi dari 168.246 kepala keluarga (KK) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang nilainya Rp.110.000 per KPM.
“Juga tentunya Bumdes pun akan mendapatkan fee dari nilai transaksinya, sehingga akan meningkatkan PAD desa,” imbuh Anang, usai melaunching BPNT di Kantor Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin, Senin (14/5/18). Dengan sistim Kartu BPNT ini pula menurutnya dapat mengurangi kebocoran dan lebih tepat sasaran.
“Tetapi jangan sampai terjadi KPM menjual dan menggadaikan kartunya, juga jangan sampai terjadi yang “kaya” masih menginginkan hak masyarakat miskin, sebab itu namanya korupsi juga,” tegasnya.
Menurutnya program BPNT ini tentunya masih diperlukan pembenahan untuk lebih mengoptimalkan program ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena kenyataan di lapangan masih terjadi permasalahan dampak dari digulirkannya BPNT ini.
“Seperti bagaimana kita dapat mensosialisasikan bagi masyarakat yang tadinya mendapatkan program Raskin / Rastra agar tidak menjadi polemik di masyarakat, dan manfaatnya pun bisa lebih optimal,” paparnya.
BPNT tersebut merupakan transformasi dari bantuan beras sejahtera (Rastra) yang sebelumnya digulirkan pemerintah. Anang menegaskan pelaksanaan penyaluran BPNT di Kabupaten Bandung harus berjalan dengan baik, dikawal para camat, perangkat daerah dan desa.
“Dengan begitu akan tercapai indikator 6 T, yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, mutu, tepat waku dan tepat administrasi,” sebutnya.
Berdasarkan pendataan jumlah KPM (Kelompok Penerima Manfaat) tahun 2017, sebanyak 168.246 KK menerima BPNT. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan data KPM tahun 2016, yakni sebanyak 186.240 KK. “Hal ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Bandung secara perlahan telah keluar dari kemiskinan,” ungkapnya.
Lebih lanjut diri Ketua DPRD mengatakan dalam pendistribusian BPNT, petugas jangan sampah membuat kesalahan. Hal itu menurut Anang seringkali terjadi ketika ada harga murah, penyalurannya tidak tepat sasaran.
“Orang yang tidak berhak jangan sampai mendapatkan rastra, jangan ada pemikiran asal lancar dalam penyetoran ke Bulog. Ini harus lebih dicermati terkait validasi data masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu pula, dia berpesan agar petugas selalu memberikan pemahaman yang benar dan jelas kepada masyarakat, tentang tata cara bertransaksi menggunakan kartu penarikan bantuan dari agen, tata cara pengaduan apabila menemui kesulitan atau hambatan saat KPM ingin mengambil bantuan, yang saat ini baru tersedia beras dan telur.
“Dengan diberlakukannya BPNT ini, KPM bisa menerima bantuan secara utuh, menggunakan secukupnya dan semoga bisa mulai berlatih untuk menabung, tidak konsumtif,”harapnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Dra. Hj. Nina Setiana.,M.Si menerangkan, Kartu BPNT yang diterima para KPM tersebut, dapat dibelanjakan beras dan telur yang bisa didapatkan di BUMDes setempat atau di warung-warung yang telah ditunjuk.
“Untuk mengurangi beban masyarakat, program Rastra bertransformasi menjadi BPNT. Bantuan ini diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususnya untuk mendorong inklusi ekonomi. Dengan non tunai, lebih utuh, transparan, efektif dan lebih aman,” terang Nina.
Dia menuturkan pada tanggal 20 setiap bulannya, KPM akan ditransfer sebesar Rp.110.000/KK melalui salah satu perbankan yang ditunjuk pemerintah, yakni Bank BNI. Penyaluran BPNT akan dilakukan secara bertahap, yang nantinya bisa ditukarkan dengan komoditi beras dan telur, di kios atau e-Waroeng yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bandung.
Nina menjelaskan, BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Sehingga selain terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, juga kebutuhan gizi juga tercukupi. Melalui hadirnya puskesos, Nina berharap, pelaksanaan penyaluran BPNT akan berindikasi pada 6 T.
Pada kesempatan itu pula, diberikan BPNT kepada 300 KPM Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin, juga pemberian BPJS. Turut hadir Sekda Kab Bandung Sofian Nataprawira, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Jabar Tatang Subarna, Pimpinan Cabang Bank BNI Majalaya M.Fardian Harbani, Ka Bulog Divre Bandung Rasiwan, Kadislog Lanud Sulaiman Letkol Dwi Yunanto, Camat Kutawaringin Drs. Cep Aziz Sukandar.,M.Si, Kepala Desa Cibodas Hj.Lilih Solihat, Apdesi, Para kader PKK dan Puskesos. [pariwara]
