SOREANG – Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H., S.Ip., M.Ip. melantik enam pejabat tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung di Gedung Mohamad Toha Soreang, Jum’at (1/2/19). Selain itu, bupati juga melantik 15 pejabat administrator, 76 pengawas dan 31 koordinator lingkup Dinas Pendidikan.
Bupati mengucapkan selamat atas dilantiknya para pejabat baru tersebut, baik yang mengalami promosi, rotasi maupun mutasi. Hal itu menurutnya merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah (PD).
“Saya ucapkan selamat dan saya harap jabatan baru yang diduduki ini, menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT,” ucap bupati.
Keenam pejabat tinggi pratama yang dilantik tersebut antara lain Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggantikan H. Yudhi Haryanto, S.H., SP1 menjadi Asisten Pemerintahan. Sementara Yudhi sendiri menduduki jabatan baru sebagai Kepala DPMPTSP.
Kemudian Dr. H. Erick Juriara Ekananta, M.Si., sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menduduki jabatan baru sebagai Asisten Administrasi, yang selama ini dijabat Dra. Hj. Siti Nuraini Alimah, M.Si. Sedangkan Siti menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan.
PD yang dibentuk berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dikepalai Drs. Usman Sayogi, M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Terakhir Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) dikepalai Dr. Cakra Amiana, S.T., M.A., yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), menggantikan Ir. H. Hermawan yang telah memasuki masa purna bhakti.
Dari sejumlah promosi pejabat struktural, selain Cakra juga dialami oleh H. Teguh Purwayadi, S.STP., M.Si. yang menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris BKPSDM.
Proses penempatan pada jabatan tertentu tidaklah tiba-tiba. Dadang Naser menyebut prosesnya dijalankan melalui sebuah rangkaian dan proses panjang, dimulai dengan uji kompetensi yang dilakukan akademisi independen.
“Uji kompetensi ini melibatkan beragam alat uji, alat ukur dan indikator penilaian yang secara akademis telah dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas bupati.
Dengan pelantikan tersebut, masih ada PD yang mengalami kekosongan jabatan yaitu BKPSDM, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, yang sebelumnya dijabat Sekretaris Daerah Drs. H. Teddy Kusdiana, M.Si. Dadang menyebut kekosongan jabatan tersebut akan dilelang melalui proses open bidding.
“Kita lihat ke depan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan dengan pengisian jabatan baru ini, target predikat A untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2019 dapat tercapai,” pungkas Dadang.***
