BANDUNG, Balebandung.com – Setelah memberikan masukan terkait perencanaan pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana juga akan memindahkan Ibu Kota Jawa Barat.
Menurut gubernur, Kota Bandung merupakan kota yang hampir sama kondisinya dengan Jakarta. Jumlah penduduk dan aktivitasnya sangat ramai.
Mengenai perencanaan daerahnya Emil baru menyebut ada tiga daerah yang masih direncanakan, antara lain Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat dan Kawasan Segitiga Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka).
“Tegalluar dan Walini itu wilayahnya masuk dalam kawasan pengembangan jalur Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Sementara Wilayah Rebana yaitu Cirebon, Patimban dan Majalengka bisa jadi acuan pengembangan ekonomi Jabar,” jelas Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kamis (29/8/19).
Emil mengatakan wacana ini akan terus dipertimbangkan dan prosesnya berlangsung selama enam bulan ke depan. Mengenai wacana tersebut ia mengatakan muncul sewaktu ia menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar bersama Pansus VII awal pekan lalu.
Menanggapi wacana ini, Kepala Desa Tegalluar Galih Hendrawan mengatakan pihaknya menyambut baik jika Ibu Kota Jawa Barat berpindah ke Tegalluar.
“Kami atas nama warga Desa Tegalluar menyambut baik dan mengapresiasi seandainya Ibu Kota Provinsi Jabar akan pindah ke desa kami,” ucap Galih.
Secara geografis, terang Galih, Desa Tegalluar merupakan perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung, sekaligus sebagai penyangga Ibu Kota Jawa Barat saat ini yaitu Kota Bandung.
Selain karena ditunjang pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta dan kedepannya akan ada Flyover Gedebage yang akan menyambung ke Tol Cisundawu dan Tol Cigatas, maka menurut Galih pembangunan tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Tegalluar.
“Jadi, kalau dilihat dari segi pembangunan, pasti akan meningkat. Sehingga secara otomatis perekonomian warga kami akan meningkat juga,” kata Kades.
Namun selain pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun dengan pihak swasta, menurutnya harus diimbangi juga dengan daerah resapan, untuk penanggulangan masalah banjir di musim penghujan. ***
