SOREANG, Balebandung.com – Para pakar dan pengamat memberikan penilaiannya terhadap pelaksanaan debat publik Calon Bupati/Wakil Bupati Bandung yang perdana di Pilbup Bandung, yang bertemakan Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Prof. Dr. H. Asep Sumaryana, M.Si mengatakan, debat publik adalah pengujian kemampuan calon kandidat untuk menangani berbagai persoalan dan menyampaikan program yang akan dijalankan setelah terpilih di Pilbup Bandung kelak.
“Hal ini tentunya harus berangkat dari kondisi empiris yang ada di masyarakat. Agar pada saat penanganan-penanganan masalah dan melaksanakan program-program, sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Asep saat dihubungi via telepon, Minggu (1/11/20).
Menurut Asep, ada kandidat yang berangkat dari keinginan untuk membuat program-program yang produktif dan visioner. Dan ada kandidat yang berangkat dari keinginan-keinginan, yang lebih pada upaya untuk memenangkan persaingan.
Yang perlu dihindari adalah jangan sampai kandidat yang tampil bermaksud untuk memprovokasi agar kemenangan berpihak kepadanya. Padahal ketika melaksanakan pembangunan dan merealisasikan programnya sendiri malah susah.
“Pilkada mesti ditafsirkan dalam pembelajaran politik juga. Kalau Pilkada hanya sebatas menang kalah, itu salah. Karena yang harus dikedepankan adalah bagaimana pilkada ini menjadi bagian dari pendidikan politik,” sambungnya.
Menurut Asep, masyarakat Kabupaten Bandung terbagi menjadi tiga yaitu masyarakat rasionalis, transisional yaitu masyarakat yang lebih menginginkan harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, kepentingannya untuk diakomodasi, dan juga ada masyarakat tradisional.
Kalau dicermati kemarin pada debat publik kemarin, kata Asep, ada paslon yang ingin merealisasikan program-program yang diinginkan oleh masyarakat. Ada juga paslon juga yang berusaha untuk merayu konstituen dan pemilih untuk berpihak kepadanya.
“Yang tidak boleh dilupakan oleh para pemilih adalah realita, karena jangan sampai memilih karena iming-iming yang tinggi tanpa bisa direalisasikan. Itu saja yang harus disikapi oleh masyarakat,” pungkas Asep.
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudi menuturkan dengan adanya debat publik ini, masyarakat Kabupaten Bandung patut bergembira karena bisa menatap dan menilai langsung calon pemimpinnya.
“Walaupun tidak ada debatnya, hanya tanya jawab versi “cerdas cermat” semata. Akan tetapi, secara umum dapat dinilai bahwa ketiga pasangan calon ini dapat dikatakan pantas untuk memimpin Kabupaten Bandung,” tutur Djamu.
Merupakan hal yang biasa jika di debat publik pertama, paslon masih belum menampilkan kemampuan yang terbaik karena berbagai faktor. Namun Djamu yang merupakan insan kampus yang bersikap netral, memiliki penilaian secara objektif, terhadap penampilan tiga paslon, dengan menggunakan parameter yang jelas.
“Artinya, kalau menggunakan angka absolut, dinilai angka 7 lebih. Lebihnya ini tentu dengan angka absolut dan bervariasi. Yang jelas, secara komprehensif ada yang lebih unggul. Dilihat dari sisi parameter, masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Seperti dari sisi emosional, questions (pengendalian diri), kualitas dan kejelasan konsep, wawasan, komunikasi dan retorika, penguasaan masalah, dan karakter dan gaya kepemimpinan,” papar Djamu.
Berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga kajian profesional, ungkap Djamu, pengaruh debat publik terhadap masyarakat pemilih hanya di kisaran tiga persen. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi KPU untuk melaksanakan debat selanjutnya.
“Mampu mendorong paslon mengungkapkan potensi terbaiknya, dan antusiasme masyarakat lebih meningkat dan bergairah. Maka dari itu, aspek publikasi perlu ditingkatkan, karena acara debat kemarin masih banyak masyarakat yang tidak tahu,” tutup Djamu.
Praktisi Politik, H Ikhsan menjelaskan dalam panggung politik itu, ada yang disebut dengan adu gagasan atau debat yang bisa memunculkan pesan dan kesan.
Pesan adalah pasangan calon bisa menyampaikan penguasaan masalah, program yang terukur dan terencana. Sedangkan kesan adalah pasangan calon bisa memperlihatkan sikap tegas, cerdas, dan berani mengambil keputusan.
“Tapi pertanyaannya, mana yang lebih penting dalam debat itu, kelihatan retorikanya bagus dan jago. Atau yang dilihat adalah bahwa orang itu atau pasangan itu menguasai masalah, rasional, masuk akal, terukur, kan itu yang ingin ditampilkan,” jelas Ihsan.
Ihsan mengakui dalam debat publik pertama, pasangan nomor urut 1, Kurnia Agustina-Usman Sayogi, memimpin. Menurutnya, paslon nomor urut 1, lebih bagus, lebih biasa, lebih terukur dan menguasai masalah. Kemudian disusul oleh paslon nomor urut 2, Yena Iskandar Ma’soem-Atep, dan paslon nomor urut 3, Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.
“Karena yang diukur bobotnya seperti ini, ya oke kamu bisa memaparkan masalah yang ada di Kabupaten Bandung, lalu ada cara keluar, kemudian ada bagaimana cara anda menyelesaikan masalah itu, solusinya apa,” paparnya.
“Kan suka ada calon, kelihatannya iya berani segala macam, tapi nggak terukur, seringkali begitu dalam debat publik itu,” sambungnya.
Hasil dari debat publik Pilbup Bandung itu, adalah bagaimana menyakinkan para pemilih. Dan menyampaikan pesan kepada publik secara luas, bahwa seperti itulah gaya kepemimpinan para kandidat ketika nanti kelak memimpin.***
