SOREANG, Balebandung.com – Meski menjadi salah satu komoditas strategis nasional, namun pertanian kedelai masih belum mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah pusat.
“Akibatnya, produksi atau pertanian kedelai dalam negeri sulit untuk bangkit dan bersaing dengan kedelai impor,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banduung, Tisna Umaran kepada wartawan, Senin (4/1/2021).
Menurut Tisna, kedelai memang jadi salah satu komoditas strategis nasional bersama padi dan jagung. Sehingga pemerintah gencar memberikan bantuan bibit dan pupuk untuk petani agar nantinya Indonesia bisa swasembada.
Namun sayangnya, bantuan pemerintah pusat itu dirasakan tidak tuntas, meski pemerintah pusat telah menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) sebesar Rp 8.000 perkilogram, serta memerintahkan Bulog untuk membeli kedelai petani.
“Tapi sayangnya Bulog tidak punya uang. Jadi, kedelai produksi lokal ini tidak bisa diserap. Kedelai dari petani juga hanya dihargai sekitar Rp 6.000 di pasaran. Jadi, memang permasalahan makronya juga tidak tuntas. Nah, kami bersama Dinas Pertanian Provinsi Jabar terus mendorong pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut,” jelas Tisna.
Menurutnya, untuk Kabupaten Bandung sendiri memang bukan sentra pertanian kedelai. Adapun lahan pertanian kedelai kurang lebih sekitar 200 hektar tersebar di beberapa kecamatan. Namun para petani kedelai di Bandung ini lebih tertarik untuk menjual kedelai muda untuk kacang rebus (kacang bulu).
“Dijual kacang muda untuk kacang bulu. Karena lebih menguntungkan, dari pada harus menunggu sekitar dua bulan sampai tua dan harus dijemur dulu. Tapi saya rasa kalau harganya menguntungkan pasti para petani juga tidak akan menjual kedelai muda untuk kacang rebus,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Tisna, perajin tahu tempe lebih tertarik dengan kedelai impor. Karena memang kedelai impor bijinya lebih besar serta lebih bersih. Kata dia, konsumsi kedelai oleh perajin tahu tempe di Kabupaten Bandung cukup besar. Sehingga, adanya kelangkaan kedelai ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan industri tahu tempe yang didominasi oleh Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) itu.
“Kelangkaan ini terjadi akibat adanya pengurangan kuota impor. Di sisi lain produksi kedelai lokal di Indonesia juga belum panen. Yah, otomatis terjadi kelangkaan di pasaran,” ungkapnya.
Tisna yang juga menjabat sebagai Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung itu melanjutkan, saat ini pihaknya terus melaporkan dan berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan dan juga Kementrian Pertanian.
“Tujuannya untuk mencarikan jalan keluar atas kesulitan yang tengah dialami oleh para perajin tahu tempe serta industri lainnya yang berbahan baku kedelai,” terang Tisna.***
