BANDUNG, Balebandung.com – Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menjadi pembicara di Gedung DPRD Jabar, dalam kegiatan rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Kamis (9/9/21).
Dalam paparannya tentang pencegahan korupsi, Firli menjelaskan adanya kerawanan celah korupsi yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD. Khusunya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
“Jadi kerawanan korupsi, ada dalam empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” ungkap Firli.
Lebih lanjut, Firli menyampaikan, modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.
Firly juga meminta 120 legislator Jawa Barat yang hadir di kesempatan itu untuk tidak tergoda melakukan tindak pidana korupsi.
Dia mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya, melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
“Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” tegasnya.
Kehadiran KPK di Jawa Barat ini, sambung Firli, bukan tanpa alasan. Dia mengatakan bahwa data korupsi yang ditangani KPK pada 2004-2020, terdapat 26 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi. Salah satunya di Provinsi Jawa Barat.***
