Bale Bandung

DKPP Kab Bandung Gelar Bazar Pangan Murah di 8 Kecamatan

×

DKPP Kab Bandung Gelar Bazar Pangan Murah di 8 Kecamatan

Sebarkan artikel ini
Kepala DKPP Kab Bandung, Ina Dewi Kania.

SOREANG, Balebandung.com – Pemkab Bandung tengah berfokus menghadapi inflasi daerah. Salah satu terobosan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah mengadakan kegiatan bazar pangan murah dan pemberian bantuan beras kepada masyarakat yang masuk kategori rentan rawan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania menyatakan Bazar Pangan Murah digelar di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung.

“Terutama kita fokus dulu di wilayah-wilayah yang desa rentan rawan pangan,” kata Ina Dewi saat menghadiri launching program PUAS (Petani Menjual Langsung ke Konsumen) di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (11/10/2022).

Menurutnya, pelaksanaan Bazar Pangan Murah ini bisa diakses oleh kecamatan atau desa-desa yang memang memerlukan untuk pelaksanaan bazar murah pangan di lapangan tersebut.

“Kita akan datang, kita akan suport, karena itu (bazar pangan rumah) dilakukannya juga oleh para pelaku di wilayah Kabupaten Bandung itu sendiri yang tergabung dari Toko Tani Indonesia dengan menggelar produk dibawah harga pasar,” kata Ina Dewi.

Dalam pelaksanaan bazar pangan murah itu, misalnya beras yang dihasilkan dari produk Kabupaten Bandung sendiri.

“Dari teman-teman Toko Tani Indonesia. Misalnya, beras premium bisa dijual diangka Rp 10.000/kg, kemudian telur dari peternak kita, dengan dijual dibawah harga pasar, misalnya di pasar harganya Rp 25.000/kg, sementara di bazar pangan murah dijual Rp 22.500/kg. Itu fluktuatif dan tergantung pada harga pasar pada saat itu,” urainya.

Namun disinggung sampai kapan pelaksanaan bazar pangan murah ini dilaksanakan, Ina mengatakan, untuk saat ini stoknya masih ada, terutama menjelang hari-hari besar, biasa harga-harga kebutuhan pangan naik dan pihaknya siap untuk mendukung hal itu.

“Para pelaku usaha maupun para petani juga dilibatkan. Misalnya, bawang merah langsung dari para petani di Cimenyan, kemudian beras dihasilkan dari Ciparay, Rancaekek dan daerah lainnya,” katanya.

Lebih lanjut Ina mengungkapkan pemberian bantuan beras kepada 20 desa di 8 kecamatan tadi itu, berasal dari cadangan pangan daerah Kabupaten Bandung.

“Itu dialokasikan untuk lebih meringankan kepada daerah atau desa yang masuk rentan rawan pangan, dan itu tidak didasarkan dari bahwa suatu wilayah itu menghasilkan produk pertanian saja, tapi daerah itu ada beberapa kriteria atau ada sembilan kriteria, berdasarkan informasi dari Bappenas, sehingga suatu daerah dikatakan daerah rentan rawan pangan,” jelasnya.

Ia mengatakan, suatu wilayah bisa dikatakan rentan rawan pangan, jika mereka tidak siap untuk membeli. “Nanti rencananya, insya Allah di bulan depan dan saat ini masih proses. Mudah-mudahan untuk desa yang menjadi sasaran penerima bantuan beras ada tambahan minyak goreng dengan beras, kemarin distribusinya hanya beras saja ke depan, kita tambah dengan minyak goreng,” tuturnya.

Dikatakannya, pelaksanaan bazar pangan ini untuk sementara fokus di delapan kecamatan, yakni Ibun, Kertasari, Pacet, Ciparay, Cimaung, Pangalengan, Ciwidey, dan Kecamatan Pasirjambu.

“Tapi bila kecamatan atau desa lainnya memerlukan, insya Allah siap kita bantu,” tandasnya. Kedelapan kecamatan itu menurutnya masuk desa rentan rawan pangan.

Ina mengatakan, 20 desa di delapan kecamatan tadi yang menerima bantuan beras untuk warga yang rentan rawan pangan itu, sebanyak 9.075 keluarga penerima manfaat.***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas, melengkapi teknologi maupun menyediakan obat-obatan. Menurutnya, kualitas pelayanan pada akhirnya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Kang Dadang Supriatana (KDS) saat menjadi narasumber Akademi SDMK Hebat Seri […]

Bale Bandung

KUTAWARINGIN, balebandung.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung sebagai salah satu venue FIFA Asian Cup 2026, Kamis (24/9/2026). Dalam kunjungannya ke Si Jalak Harupat, Erick Thohir disambut langsung oleh Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS), didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto dan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) untuk semakin memperkuat pembinaan pencak silat sebagai olahraga masyarakat sekaligus bagian dari pelestarian seni dan budaya daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang lebih akrab disapa KDS saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPSI Kabupaten Bandung periode 2026–2031 di […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-43 sekaligus membuka secara resmi Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bandung (PORPEMKAB) Tahun 2026 di GOR Indoor Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendorong budaya hidup aktif dan bugar sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan silaturahmi di lingkungan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menyatakan Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang dilakukan DPRD melalui Raperda prakarsa DPRD. Namun, pembahasan regulasi tersebut diminta tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal dan yuridis, melainkan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan. Pernyataan tersebut disampaikan KDS dalam Rapat Paripurna DPRD […]

Bale Bandung

2025 Hanya 46,85 Persen, Pemeriksaan 2024 Temukan 41 Bangunan Belum Ber-PBG dengan Potensi Retribusi Rp318,5 Juta SOREANG, balebandung.com – Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu titik lemah penerimaan daerah yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung. Pada 2025, realisasi retribusi PBG hanya mencapai 46,85 persen dari target, jauh […]