JAKARTA,balebandung.com – Bupati Bandung H. M. Dadang Supriatna menerima penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan tersebut berupa piagam yang diterima oleh Bupati Bandung dan diserahkan langsung oleh Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar pada Acara Puncak Festival Iklim Tahun 2022 di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan Jakarta, Jum’at (28/10) sore.
Penghargaan yang diraih Bupati Bandung adalah penghargaan sebagai Pembina Proklim. Menurut Kementrian LHK, Bupati Bandung dipandang telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan Proklim di daerah melalui pemberdayaan masyarakat.
Usai menerima penghargaan, Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan sukacitanya terkait penerimaan penghargaan ini. “Alhamdullilah, Kabupaten Bandung mendapatkan piagam apresiasi Proklim dan satu-satunya di Jawa Barat yang menerima penghargaan tersebut. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi aktif dalam penanganan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca,“ ungkap Bupati Bandung.
Menurut Dadang Supriatna, masalah lingkungan menjadi salah satu program prioritas yang mendapatkan perhatian khusus oleh Pemkab Bandung melalui semangat BEDAS (Bangkit, edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera) dan menjadi salah satu isu strategis yang dikedepankan sebagai komitmen Pemkab Bandung dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan pencemaran lingkungan sehingga melalui berbagai program-program lingkungan yang dilaksanakan secara penthahelix.
Bupati Bandung telah berupaya bersama dengan setiap elemen yang ada di pemerintah maupun masyarakat untuk terus memperbaiki kondisi lingkungan.
Ditegaskan Dadang Supriatna bahwa melalui Program Kampung Iklim ini, semua pihak memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi menghentikan suhu pemanasan bumi agar tidak lebih dari 2 derajat celcius dan setiap negara perlu untuk memasukan komitmen mengenai berapa banyak emisi karbondioksida yang akan dikurangi.
Sebagai bahan informasi, Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan Program berlingkup Nasional yang dikelola oleh Kementrian LHK RI dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penuruhan emisi gas rumah kaca.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Windya Whardhani menjelaskan bahwa Proklim merupakan kegiatan nasional dalam menghadapi persoalan global lingkungan saat ini yaitu perubahan ilklim yang ditandai dengan perubahan suhu, ketidakpastian musim serta bencana alam yang sebenarnya dapat diatasi melalui pembangunan rendah karbon dan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim yang dapat dilakukan oleh masyarakat di tingkat tapak (di tingkat terendah) seperti RT, RW maupun Desa.
Menurut Windya, contoh dari adaptasi perubahan iklim misalnya adalah rumah-rumah memiliki alat pemanenan air hujan serta penanaman pangan lestari di halaman. Sedangkan, ungkap Windya, contoh dari mitigasi perubahan iklim adalah pengelolaan sampah, pengelolaan limbah ternak dan limbah industri yang apabila dilakukan secara terus menerus dan massive dapat menjadi instrument penurunan emisi gas rumah kaca yang teremisi ke atmosphere.
Windya menjelaskan bahwa di Kabupaten Bandung telah ada 43 lokasi yang telah melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklilm dan lebih dari 50% dari lokasi-lokasi tersebut adalah Kampung Bedas. Pada tahun 2022 ini saja sebanyak 14 dusun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung meraih penghargaan Serifikat Proklim Madya. Kedepannya Pemkab Bandung akan mendorong peningkatan pembentukan kampung iklim di desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung.
Windya juga menerangkan bahwa penghargaan yang diterima Bupati Bandung ini karena Pemkab Bandung telah memenuhi kriteria penilaian Proklim dari Kementrian LHK RI, yaitu adanya kebijakan pengembangan Proklim, melakukan kegiatan pembinaan Proklim, adanya beberapa lokasi wilayah di Kabupaten Bandung yang mendapat kategori Proklim Utama dan atau Lestari, adanya perencanaan dan anggaran Proklim yang berkelanjutan serta telah membangun kolaborasi jejaring dengan Perangkat Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya maupun dengan Perguruan Tinggi dan organisasi non pemerintah.***
