SOREANG – Akses yang adil terhadap pemilihan umum (pemilu) bagi penyandang disabilitas dan lansia di Provinsi Jawa Barat masih minim dan terbatas, juga belum terlaksanakan 100%. Meski begitu, sejak digelar pemilihan presiden (Pilpres) 2004 kemarin hingga 2016, perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, provinsi dan kabupaten/kota terhadap penyandang disabilitas dan lansia terus membaik.
Ketua Aliansi Penyandang Disabilitas dan Lansia (APDL) Jawa Barat, Sri Agustini mengungkapkan, ada perubahan relatif lebih baik yang dilakukan KPU sejak 2004 menyangkut akses pemilu yang adil bagi penyandang disabilitas. Selain itu, sejumlah fasilitas alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas pun tersedia.
“Kita mendekati KPU sejak 2002 lalu dan berhasil membuat pemilu lebih bisa diakses bagi penyandang disabilitas,” ungkap Sri kepada wartawan usai acara Urun Rembug Mewujudkan Akses Bagi Penyandang Disabilitas, di KPU Kabupaten Bandung, Kamis (2/2/17).
Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas karena kurangnya sosialisasi dan pendataan yang dilakukan petugas kurang maksimal. Selama ini pendataan yang dilakukan petugas kepada penyandang disabilitas banyak menemui kesulitan. Sebab, para petugas kurang memahami kondisi penyandang disabilitas.
Sri menuturkan, masih banyak keluarga penyandang disabilitas yang malu terhadap anggota keluarganya yang penyandang disabilitas, sehingga banyak yang disembunyikan. Hal itu yang membuat hak mereka di pemilu menjadi termarjinalkan. Selain itu, terdapat kasus petugas tidak mendata penyandang disabilitas yang multi handicap.
Pihaknya berharap agar KPU melakukan pendidikan pendataan bagi petugas KPU yang mendata penyandang disabilitas, sehingga mereka memiliki pemahaman tentang penyandang disabilitas. Bahkan lebih baik jika petugas yang akan mendata didampingi relawan penyandang disabilitas.
“Kalau pendatanya bukan disabilitas nanti yang didata mungkin malu atau tersinggung. Keluarganya juga tidak menyampaikan ada disabilitas. Hal itu menjadi salah satu faktor kenapa disabilitas rendah partisipasinya dalam pemilu,” ungkapnya.
Sri menambahkan para petugas dari KPU bisa datang ke rumah penyandang disabilitas dan menyampaikan kepada mereka bahwa mempunyai hak yang sama. Selain itu pula diperlukan pendidikan pemilu untuk pemilih pemilu penyandang disabilitas. Ia pun berharap agar KPU bisa melakukan pendataan yang objektif dan riil saat melakukan pendampingan.
Penyandang Tunanetra, Asep Efendi mencontohkan, rata-rata alasan penyandang disabilitas yang mencoblos di Desa Pangauban, Kec Katapang, Kabupaten Bandung karena demi menggugurkan kewajiban. Sehingga, siapapun calon yang dipilih tidak jadi masalah. Ia berharap agar KPU melakukan penyuluhan agar pemilu tidak dianggap sepele.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Bidang Sosialisasi, Yudaningsih menyebutkan dari total pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.371 jiwa hanya 382 yang mencoblos pada Pilkada Kabupaten Bandung 2015. Jumlah tersebut menjadi evaluasi KPU untuk lebih meningatkan partisipasi penyandang disabilitas. Sebab, penyandang difabel mempunyai hak politik yang sama.
Komisioner KPU Kabupaten Bandung Bidang Pendataan dan Perencanaan, Agus Hasbi mengungkapkan, tahapan pendataan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan harus dibenahi, termasuk hingga pemilih masuk ke TPS. Selain itu, fasilitas di TPS harus ramah bagi penyandang disabilitas.
“Jumlah TPS di Kabupaten Bandung sebanyak 5.245, nanti akan dilihat yang ramah difabel berapa persen. Sementara kebutuhan infrastuktur masih terbatas sementara yang ada belum dimaksimalkan,’ ungkap Agus.
