SOREANG, balebandung.com — Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat peluang kerja bagi masyarakat ke Jepang melalui kerja sama dengan Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society (JP-MIRAI). Kolaborasi tersebut tidak hanya membuka akses penempatan kerja, tetapi juga memastikan calon pekerja migran memperoleh pelatihan, perlindungan, hingga pendampingan setelah kembali ke daerah.
Komitmen itu mengemuka dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan delegasi JP-MIRAI yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).
Ali Syakieb menegaskan, peningkatan kualitas pekerja migran harus dibangun melalui sistem yang utuh, mulai dari peningkatan kompetensi, perlindungan hak pekerja, hingga pemberdayaan setelah masa kontrak berakhir.
“Kami berharap kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pekerja migran Indonesia yang profesional, berdaya saing global, terlindungi hak-haknya, sekaligus mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah,” ujar Ali.
Menurutnya, Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk hampir 3,9 juta jiwa memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat pelatihan, penyediaan informasi, serta pendampingan agar masyarakat yang bekerja ke luar negeri berangkat melalui jalur resmi, aman, dan bermartabat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Dadang Komara mengungkapkan bahwa program pelatihan bahasa dan budaya Jepang yang dijalankan sejak 2021 telah menunjukkan hasil positif. Hingga kini sekitar 600–700 peserta telah mengikuti pelatihan, dan sekitar 80 persen di antaranya berhasil bekerja di Jepang.
Menurut Dakom, sapaan Dadang Komara, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama dengan JP-MIRAI.
“Kami akan memperkuat program melalui skema Pelatihan dan Penempatan Kerja Luar Negeri Bebas dari Segala Sumbangan (PPKM Bebas) sehingga peserta dapat mengikuti proses pelatihan hingga penempatan tanpa dipungut biaya,” kata Dakom.
Ia menjelaskan, sasaran utama program tersebut adalah masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok desil satu hingga empat, agar memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan layak di luar negeri tanpa terkendala biaya.
Selain penempatan kerja, Pemkab Bandung juga menyiapkan program pemberdayaan bagi pekerja migran purna. Mereka akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan agar pengalaman, keterampilan, dan modal yang diperoleh selama bekerja di Jepang dapat dikembangkan menjadi usaha produktif maupun membuka lapangan kerja baru di Kabupaten Bandung.
Melalui sinergi dengan JP-MIRAI, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap mampu membangun ekosistem pekerja migran yang lebih komprehensif, mulai dari peningkatan kompetensi sebelum keberangkatan, perlindungan selama bekerja di luar negeri, hingga pemberdayaan setelah kembali ke tanah air.***
