SOREANG, Balebandung.com – Bawaslu Kab Bandung berdialog dengan alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKKPP) guna mengarusutamakan keberpihakan terhadap kaum disabilitas yang ada di daerah yang menggelar Pilkada 2020.
Kegiatan bertajuk Bincang Pemilu bertema “Pilkada Ramah Disabilitas”, di Sekretariat Pertuni Kabupaten Bandung pada Sabtu (7/12/19) itu menghadirkan narasumber seperti Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab Bandung Komarudin dan Ketua KPU Kab Bandung Agus Baroya.
Perwakilan SKPP Bawaslu Kab Bandung Sihabudin Ahmad menjelaskan, alasan dipilihnya kaum disabilitas pada dialog itu selain upaya mengingatkan para pemangku kepentingan untuk lebih peduli pada kebutuhan mereka juga dalam rangka memperingati hari disabilitas nasional.
“Kami mendorong partisipasi masyarakat untuk terus terlibat dalam mengawasi pemilu maupun melakukan penyadaran tentang pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas. Yang paling utama agar KPU dan Bawaslu bisa lebih memperhatikan kaum disabilitas dan bisa memberi prioritas lebih dalam Pilkada 2020,” jelas Sihabudin dalam siaran persnya, Minggu (8/12/19).
Komarudin selaku Koordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab Bandung menambahkan, Bawaslu akan terus mendorong semua elemen yang terlibat dalam kepemiluan untuk memaksimalkan kinerja sesuai dengan tupoksinya.
Menurutnya, ada hal yang perlu ditekankan bahwa kedaulatan tertinggi dari dilaksanakannya pemilu adalah keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat perlu terus dimaksimalkan. Peran aktif masyarakat diharapkan untuk terus membenahi dan mengevaluasi jalannya pemilu.
“Bawaslu akan terus mengawasi jalannya semua tahapan Pilkada agar bisa lebih efisien terhadap kaum disabilitas,” tandas Bah Didi.
Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya berjanji akan terus membenahi hal teknis yang ada dan terus memberikan pelayanan yang terbaik terutama bagi kaum disabilitas. Sejauh ini, kata Agus, KPU sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan pemilihan umum yang ramah disabilitas.
Untuk menciptakan pemilu yang ramah disabilitas KPU terus mengkaji dan akan terus membenahi teknis maupun fasilitas yang akan disediakan. Selain itu, KPU pun akan terus mengevaluasi permasalahan yang muncul.
“Kami akan terus berkordinasi bersama kelompok-kelompok disabiltas untuk memetakan permasalahan yang harus segera diatasi mulai dari penyelenggaraan fasilitas yang ramah disabilitas, pelayanan yang ramah, dan pemetaan warga yang membutuhkan perhatian khusus,” ucapnya.
Ketua Pertuni Kabupaten Bandung Maman mengapresiasi kegiatan yang dilakukan alumni SKPP Bawaslu Kab Bandung karena mau memperhatikan bahkan terjun langsung ke Sekretariat Pertuni untuk berdialog mengenai kepemiluan. Menurut Maman di Kab Bandung hanya sedikit lembaga yang mau melakukan perhatian lebih kepada kaum disabilitas.
“Bahkan di hari disabilitas ini, yang harusnya lembaga pemerintahan setempat ikut merayakan ataupun melakukan supporting kepada kaum disabilitas, namun hal ini di luar dugaan. Hanya Bawaslu dan KPU yang mau duduk bersama kaum disabilitas untuk melakukan diskusi dan memperhatikan kaum disabilitas,” ungkap Maman.
Agar pelaksanaan Pilkada 2020 lebih inklusif, imbuh Maman, pihaknya berharap agar kaum disabilitas selalu dilibatkan dalam berbagai relugasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa tepat sasaran.
Pertuni menginginkan agar nantinya kaum disabilitas bisa dilibatkan dalam penyampaian visi dan misi calon bupati. Para bakal calon pun harus menyadari bahwa ada warga masyarakat yang membutuhkan kebutuhan khusus.
“Dalam penyampaiaan visi-misinya bisa dimasukkan atau mengangkat tentang bagaimana mengatasi maupun membantu kaum disabilitas kedepannya,” kata Maman.
Acara tersebut diakhiri dengan penandatangan petisi Deklarasi Pilkada Ramah Disabilitas dari KPU, Bawaslu, Pertuni Kabupaten Bandung dan Alumni SKPP Kabupaten Bandung dengan beberapa rekomendasi antara lain mendorong KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan persiapan Pilkada Ramah Disabilitas. Meminta dalam setiap penyelenggaraan sosialisasi harus memperhatikan disabilitas serta mendorong akses informasi pilkada yang ramah disabilitas.***
