BALEKANDAGA – Sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Bandung akan diintervensi oleh pemerintah, dalam program Kampung Sabilulungan Bersih (Saber).
Sebagai upaya mendukung program Bandung Bersih Sampah 2020, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung menggagas program tersebut sebagai konsep kampung desa berkelanjutan untuk desa yang belum diintervensi program ecovillage, yang penduduknya menerapkan kaidah lingkungan, dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
Kepala DLH Kab Bandung Asep Kusumah,S.Sos.,M,Si mengungkapkan, secara historis kearifan lokal masyarakat Sunda terhadap lingkungan hidup, sudah sangat baik. Melalui program tersebut, pihaknya menyasar kesiapan masyarakat untuk lebih mandiri memahami permasalahan lingkungan hidup di desanya dan mencari solusi atas permasalahan tersebut, serta melakukan pengolahan lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan.
Dari jumlah 270 desa dan 10 kelurahan, program Kampung Saber akan mengintervensi wilayah yang tidak masuk dalam 165 desa ecovillage yang dibentuk Provinsi Jabar.
“Tahun 2018 ini kita intervensi 25 desa di 18 kecamatan untuk membentuk Kampung Saber. Jadi, sebagaimana disampaikan Pak Bupati , kalau bicara sampah, bicara lingkungan, kita bicara peradaban, dan perilaku. Sehingga intervensi kita adalah, bagaimana membangun perilaku yang sebetulnya sudah dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya perilaku hidup bersih perilaku cinta lingkungan. Kemudian mencoba dipoles kembali nilai-nilai baik yang ada di desa dan di masyarakat, supaya bisa muncul menjadi sebuah identitas peradaban menuju Kabupaten Bandung Bersih Sampah 2020,” terang Asep saat Sosialisasi Pembentukan Kampung Saber di Bale Kandaga Soreang, Kamis (12/4/18).
Asep menjelaskan, dorongan dari indikator Kampung Saber adalah bagaimana semua desa itu memiliki keunggulan, memiliki basis yang memang sudah melekat ada di kehidupan masyarakat termasuk juga di kondisi alamnya.
“Dari pengalaman kita, evaluasi Kampung Saber 2017 itu sudah lahir basis- basis di 10 desa yang menjadi rintisan. Ada desa atau Kampung Saber yang berbasis ekowisata. Mereka mencoba memanfaatkan sungai, di mana sungai itu tadinya kotor, lalu mereka bersihkan, kemudian mereka tata, sehingga layak untuk menjadi tempat berkumpul warga. Ke depan, mudah-mudahan menjadi destinasi wisata, baik wisata pemandangan atau bermain atau wisata ikan, seperti di Desa Margahurip Asih Kecamatan Banjaran,” paparnya.
Inovasi lain dari Kampung Saber 2017 juga hadir di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka, yang basisnya konservasi. Ada pohon kelahiran, kalau ada yang melahirkan itu sebelum minta surat keterangan lahir dari desa, diwajibkan menanam 2 pohon, melalui Program Sabilulungan Tanam Pohon (Satapok).
“Berikutnya juga ada desa yang basisnya daur ulang, jadi mereka menjadikan ini sebagai keunggulan. Beberapa produk yang kemarin lahir, ada bikin pot bunga dari pampers, ada pot bunga dari bekas handuk, dari bekas baju. Yang alhamdulilah, bahwa pendekatan kita adalah kita sangat yakin nilai-nilai kebaikan nilai-nilai kearifan lokal itu sudah ada. Tinggal bagaimana program Kampung Saber ini sesuai harapan Pak Bupati Bandung bisa menstimulan nilai-nilai itu bangkit kembali,” harapnya.
Asep menyebut ke-18 kecamatan itu diantaranya, Arjasari, Banjaran, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Kutawaringin, Margaasih, Margahayu, Nagreg, Pangalengan, Rancaekek, Soreang dan Kecamatan Rancabali, dengan intervensi program di 25 desa/kelurahan.
“Dari indikator Kampung Saber, yang paling fundamental adalah lahirnya Peraturan Desa mengenai Lingkungan. Bagaimana Pak Bupati melahirkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, melahirkan Peraturan Daerah tentang Pengolahan Sampah, tetapi desa belum melahirkan sebuah goodwill dalam bentuk Peraturan Desa yang langsung berkenaan dengan masyarakat,” ungkapnya di hadapan para kepala desa.
Indikator Kampung Saber, kata Asep, harus mampu melahirkan kader lingkungan yang menjadi pelopor kegiatan-kegiatan lingkungan hidup, menciptakan kebiasaan swadaya dan gotong royong secara rutin dalam kegiatan masyarakat, dilakukannya pengelolaan sampah prinsip 3R.
“Selain itu harus terbangun sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup, terlaksananya kegiatan penghijauan (KRPL, konservasi lahan kritis), kampanye lingkungan setiap kegiatan desa, terbangunnya perilaku hemat energi dan sumber daya alam, tersusunnya Rencana Aksi Desa, tersusunnya Perdes Lingkungan Hidup dan ditunjuknya lokasi percontohan,” imbuhnya. []
