BOJONGSOANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus memperkuat upaya penanganan banjir melalui program Pentahelix dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Sungai Cikeruh di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan monitoring dan peninjauan langsung kegiatan normalisasi sungai tersebut, Jumat (7/8/2026).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, program Pentahelix menjadi salah satu langkah konkret Pemkab Bandung dalam menangani persoalan sedimentasi sungai dan mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah.
Menurutnya, sedimentasi yang terdapat di sejumlah aliran sungai di Kabupaten Bandung masih cukup tinggi. Bahkan, berdasarkan hasil pemetaan, diperlukan pengerukan sedimentasi mencapai sekitar 10 juta meter kubik.
“Kurang lebih 10 juta meter kubik. Ini bukan sedikit. Kita membutuhkan alat berat, termasuk operasional dan sebagainya,” ujar bupati yang akrab disapa KDS ini.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang telah mendukung pelaksanaan program Pentahelix. Namun, melihat besarnya kebutuhan pengerukan, KDS berharap dukungan anggaran dan peralatan dari pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan.
“Saya terima kasih kepada BBWS Citarum. Walaupun anggaran terbatas, kalau bisa ditambah lagi supaya cepat selesai dan bisa menyelesaikan sedimentasi,” katanya.
Selain dukungan pemerintah pusat, KDS juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui perangkat daerah terkait untuk turut memperkuat program tersebut.
Ia menegaskan, Pemkab Bandung tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan banjir. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh.
“Kita sudah menggerakkan program Pentahelix. Ada 12 kecamatan yang kita masukkan ke dalam program Pentahelix. Saya minta PSDA juga turun tangan untuk terus membantu program ini,” ujarnya.
KDS mengatakan, musim kemarau menjadi momentum penting untuk mempercepat pengerukan sungai dan anak-anak Sungai Citarum.
“Mumpung musim kemarau kita manfaatkan dalam rangka pengerukan sungai dan anak-anak Sungai Citarum. Insyaallah secara bertahap kita akan menyelesaikan, sehingga saat musim hujan tidak banyak lokasi yang tergenang banjir,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, program Pentahelix telah menyasar 12 kecamatan secara serentak. Sejumlah lokasi bahkan telah menyelesaikan pekerjaan normalisasi, di antaranya wilayah Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk, dan Sungai Cisungalah.
“12 kecamatan serentak dilaksanakan program Pentahelix. Di antaranya yang sudah selesai daerah Panyadap, Solokanjeruk, Sungai Cisunggalah. Cisunggalah insyaallah sudah selesai, nanti kita akan resmikan,” katanya.
Selain normalisasi sungai, Pemkab Bandung juga menyiapkan langkah penanganan banjir melalui pembangunan dua titik danau atau tampungan air di wilayah Tegalluar dan Sukamukti. KDS menyebut, desain teknis atau DED untuk pembangunan tersebut telah disiapkan BBWS.
“Kita akan upayakan, termasuk dua titik lokasi danau yang akan kita buat di wilayah Tegalluar dan Sukamukti. BBWS sudah membuat DED-nya dan insyaallah kita akan terus berkolaborasi,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan tampungan air tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Ia menyebut, program tersebut akan dikolaborasikan dengan berbagai program pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Ini salah satu program terobosan untuk terus menjaga ketahanan pangan dan juga menstabilkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bandung,” katanya.
Ajak Dunia Usaha
Bupati juga secara khusus mengajak para pelaku usaha di Kabupaten Bandung untuk ikut berpartisipasi dalam program penanganan banjir.
KDS menegaskan, persoalan banjir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh unsur masyarakat, termasuk dunia usaha.
“Urusan banjir memang bukan urusan pemerintah saja, tapi urusan kita semua, termasuk partisipasi dari para pengusaha yang ada di Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Menurut KDS, keterlibatan dunia usaha juga memiliki kepentingan langsung karena banjir dapat menimbulkan dampak terhadap aktivitas perekonomian, termasuk menghambat mobilitas pekerja dan kegiatan perusahaan.
“Seandainya terjadi banjir, dampaknya terkena juga, baik itu keterlambatan karyawan masuk kerja dan sebagainya. Ini salah satu kerugian untuk para pengusaha,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersama-sama mengawal dan mendukung upaya penanganan banjir secara bertahap.
“Maka saya mengajak atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung kepada seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Bandung, yuk kita sama-sama mengawal dan menyelesaikan urusan banjir yang ada di wilayah Kabupaten Bandung secara bertahap,” katanya.
Ia memastikan Pemkab Bandung akan terus memperkuat koordinasi dengan BBWS, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah desa, DPR RI, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut.***
