SOREANG – Terkait langkah penanganan pembuangan limbah langsung ke Sungai Cisangkuy, Kepala Seksi Penaatan Hukum Lingkungan DLH Robi Dewantara menjelaskan, pihaknya telah melakukan penanganan pelanggaran tersebut.
“Untuk area Cisangkuy, kita sudah lakukan patroli dan sidak ke sungai dan sumber air limbah. Sebagian hasilnya sudah ada dan kami layangkan juga beberapa peringatan dan rekomendasi penghentian kegiatan usaha,” ungkap Robi di Soreang, Jumat (22/9/17).
Dia menandaskan, beberapa yg sudah ditindaklanjuti, dengan melayangkan 12 paksaan pemerintah, 7 teguran tertulis, 126 peringatan dan di tahun 2017 telah menutup 31 titik bypass.
“Sementara untuk air sungai yang tercemar, kita sudah terbitkan surat kepada pelaku industri untuk recycle dan mengurangi debit air limbah ke sungai. Selain dari industri, sampah domestik yg dihasilkan masyarakat juga, kita buatkan program untuk meminimalisir sampah dan limbah domestik ke sungai,” paparnya.
Pada pelaksanaan teguran, Robi mengaku sudah tercatat 1 perusahaan untuk dilakukan penutupan, dan 6 perusahaan sedang menunggu uji dianalisa mutu baku air limbah. “Jika hasilnya sudah keluar, kita akan langsung mengambil langkah teknis. Apalagi sejak 2012 lalu Sungai Cisangkuy menjadi zona yang kita prioritaskan,” ungkap Robi.
Dia menambahkan, DLH akan berkoordinasi dengan pihak Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) terkait kasus Cisangkuy, dan mendorong bersama agar pemanfaatan air lebih bijak untuk menaikan daya dukung, khusunya di wilayah Kecamatan Banjaran, Pameumpeuk dan Baleendah.
“Saya sarankan agar perusahaan menperhatikan teguran administatif yang dilayangkan DLH, karena surat teguran tertulis, surat edaran mengenai peringatan pemantauan air limbah dan surat paksaan pemerintah sudah kami layangkan. Sebelum pidana, kami akan membuat rekomendasi pembekuan hingga pencabutan izin usaha dengan koordinasi bersama DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” pungkasnya.
Tindakan teknis yang lebih konkrit tahun 2017 ucap Robi yakni di cluster Cisangkuy, dari 30 perusahaan sudah dilakukan sebanyak 6 titik bypass ditutup, 3 paksaan pemerintah, 2 teguran 1 surat penghentian kegiatan dan 12 peringatan.
