CIREBN, balebandung.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memberantas praktik mafia pangan dan tengkulak, melalui peningkatan literasi keuangan serta perluasan akses pembiayaan formal guna mendorong pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Hal itu terungkap saat pertemuan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman dengan Bupati Cirebon Imron Rosyadi di Kantor Bupati Cirebon, Senin(15/12/2025).
Pada kesempatan itu Darwisman menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon pada triwulan III 2025 sebesar 6,16 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat. Pertumbuhan ini ditopang konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 80,20 persen terhadap PDRB. Namun, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi yakni 10,23 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 229,64 ribu jiwa.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan,” kata Darwisman.
Darwis menyampaikan Kabupaten Cirebon dapat dikembangkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan dan Perkotaan Non-Metropolitan Jawa Barat, dengan produk unggulan dari sektor Pertanian (Buah Mangga) dan sektor Peternakan (Domba dan Itik), serta Industri Pengolahan (manufaktur batu alam, sendal karet, dan konveksi) dan Penyedia Akomodasi, Makan, dan Minum.
“Ada juga komoditas unggulan yang dapat dikembangkan untuk mendukung Kabupaten Cirebon sebagai Kawasan Perkotaan antara lain garam, Ikan Kerapu, rajungan, kepiting, dan produk-produk Perikanan,” sebut Darwis.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menegaskan potensi ekonomi Cirebon sangat besar, namun karakter masyarakat perlu diberi landasan pengertian yang kuat.
“Orang tua nelayan sering mempertanyakan mengapa anaknya harus sekolah kalau nantinya tetap menjadi nelayan. Padahal pendidikan dan literasi keuangan penting agar generasi nelayan bisa lebih sejahtera,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena masyarakat yang masih banyak terjerat praktik bank emok dan bergantung pada tengkulak yang menentukan harga di pelelangan ikan maupun komoditas pertanian.
Menurut Imron, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi rakyat apabila ekosistemnya berbasis usaha kerakyatan. Namun, ia menegaskan seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon harus bersatu memerangi mafia pangan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon siap berkolaborasi dan bersinergi dengan OJK untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.
“Pelaku UMKM banyak, tetapi penerima KUR sedikit, sehingga masyarakat lari ke tengkulak. Untuk memutus praktik ini, diperlukan program menyeluruh, misalnya pupuk subsidi dan dukungan pembiayaan yang lebih luas,” ungkap bupati.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menekankan tantangan utama di Kabupaten Cirebon bukan hanya soal akses pembiayaan, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal.
“Banyak masyarakat kita masih merasa lebih mudah berhubungan dengan tengkulak atau pinjaman informal karena prosesnya cepat, meski merugikan. Tugas kami adalah memastikan bahwa layanan keuangan resmi hadir dengan cara yang sederhana, dekat dengan masyarakat, dan sesuai kebutuhan mereka,” ujar Agus.***
