BANDUNG – Pemkab Bandung kembali diganjar penghargaan dalam Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Infomasi (KI) Provinsi Jabar. Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir.H Sofian Nataprawira MP KIP pada acara Pemeringkatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2016 di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (15/12/16).
Kali ini empat kategori penghargaan diraihnya. Pemkab Bandung berhasil mempertahankan peringkat I di bidang KIP untuk kategori Jenis Informasi Publik Berkala Tingkat Provinsi Jabar 2016. Pada tahun 2015, Pemkab Bandung berhasil meraih peringkat I pada kategori itu.
“Ahamdulillah, pada tahun ini kita bisa menpertahankannya. Ini semua berkat kerja keras seluruh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Bandung,” ucap sekda usai menerima piala penghargaan.
Pemkab Bandung juga berhasil menduduki posisi kedua untuk kategori Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik dan tak kalah membanggakan Bappeda Kab Bandung masuk dua besar di antara 15 Bappeda di Jawa Barat yang dinilai dapat menerapkan Standar Layanan Informasi dan Penyediaan Informasi Publik.
Atas berbagai raihan tersebut, maka secara umum dalam penerapan UU KIP ini Pemkab Bandung berhasil menduduki peringkat kedua setelah Kota Depok. Menurutnya hal itu merupakan prestasi dan menunjukkan ada peningkatkan kinerja PPID untuk terus meningkatkan qualitas layanan informasi. Karena di tahun lalu secara umum Kabupaten Bandung hanya menduduki peringkat kelima.
“Ini menunjukan kinerja OPD dalam meningkatkan layanan informasi publik cukup signifikan. Dan ini tidak terlepas dari peran dan pembinaan yang dilakukan oleh PPID Utama,” imbuh Sofian.
Menanggapi keberhasilan ini, Kabag Humas Setda Kab Bandung Achmad Kosasih mengatakan penghargaan menjadi cambuk untuk dirinya dan kawan-kawan OPD untuk terus memperbaiki dan membenahi segala kekurangan pemerintah dalam memberikan layanan khususnya di bidang informasi.
“Kami merasa dalam melaksanakan layanan infomasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tapi kami terus berupaya agar masyarakat bisa terlayani dengan baik dalam bidang informasi,” kata Akos, sapaan Achmad Kosasih.
Keberhasilan ini, imbuh Akos, tidak terlepas juga peran dari masing-masing PDIP (Petugas Dokumentasi Informasi Publik) di setiap OPD. Secara administrasi PDIP ini bertugas membantu PPID untuk memberi layanan informasi. Mereka juga secara berkala, aktif meng-update informasi kegiatan OPD-nya masing-masing ke laman website resmi Pemkab Bandung.
“Dengan raihan prestasi ini, semoga tidak menjadikan kita terlena dan berpuas diri. Namun lebih melecut semangat kita untuk lebih prima memberi layanan informasi kepada warga Kabupaten Bandung,” ucapnya.
Ketua KI Provinsi Jabar Dan Satriana menjelaskan tujuan pemeringkatan ini adalah untuk mendorong percepatan penerapan UU KIP di Jawa Barat.
“Hal ini didasarkan pengalaman kami dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Dari 446 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang kami terima selama tahun 2015, sebesar 97% merupakan sengketa informasi dengan badan publik kabupaten/kota. Ini menunjukan badan publik di lingkup kabupaten/kota merupakan badan publik yang strategis dan banyak berhubungan langsung serta mendapat perhatian masyarakat,” terang Dan Satriana.
Lebih jauh Dan menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menjadikan Bappeda Kabupaten/Kota di Jabar sebagai unit kerja yang dimonitoring. “Dengan pertimbangan Bappeda merupakan unit kerja strategis yang seharusnya mengelola dan mengkoordinir informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.
