BANDUNG – Pemkot Bandung kini punya payung hukum berupa perda yang melahirkan satu unit kerja yaitu perusahaan daerah Bandung Infra Investama. Badan usaha milik daerah ini akan mengelola semua aset yang dikembangkan menjadi properti, seperti Apartemen Rakyat.
“Dengan perusahaan daerah ini akan bisa lebih gesit bergerak mencari pinjaman serta upaya dan sebagainya,” jelas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai Rapat Paripurna DPRD terkait Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (10/11/16).
Perda ini di bidang transportasi membantu pembangunan cable car dan LRT. “Sehingga di bidang ini perda sangat membantu sekali, mudah-mudahan apa rencana yang kita buat menjadi bermanfaat,” ucap walikota. Selain itu untuk bidang infstruktur khusunya yaitu telekomunikasi juga tercakup dalam payung hukum ini.
“Mudah-mudahan ketiga sektor yang selama ini tersendat-sendat seperti APBD kurang dan infrastruktur dalam kerjasama pemkot juga memakan waktu terlalu lama. Insya Allah dengan adanya perda ini lebih baik dan ujungnya pelayanan kepada masyatakat bisa lebih cepat dan merata,” harap Emil.
Ia menunjuk contoh implementasi perda ini bisa dilihat seperti pasar baru di mana antara PD Pasar yang mengelola aset, bekerjasama dengan swasta dan hasilnya bikin bangunan seperti pasar baru. “Nah, bedanya ini bukan pasar, kita kelola seperti Apartemen Rakyat, pinjam uang ke bank untuk membangun sesuatu dan sebagainya. Jadi pola-polanya bisa langsung dilakukan,” jelas Ridwan.
Menurutnya dalam waktu dekat ini pembangunan infrastruktur yang akan digarap seperti Apartemen Rakyat dan proyek fly over terus di kerjakan. “Insya Allah dengan adanya perda ini pembangunan akan lebih cepat,” pungkasnya.
