SOREANG – Menyikapi pemberitaan Utay Suparman, warga Gang H. Syukur RT.01/ RW 05, Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang membutuhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk berobat, saat ini tengah ditangani Tim dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan Sabilulungan di bawah koordinasi Dinas Sosial.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Kemiskinan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Nia Nindhiawati menuturkan, dalam melakukan tugasnya, SLRT yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), langsung merespon cepat dalam penanganan masalah dan penyakit yang diderita Utay.
“Begitu ada informasi ini, kami segera melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, khususnya dengan Dinas Kesehatan sebagai salah satu dari penggerak SLRT. Tim fasilitastor SLRT, dibantu oleh puskesmas di bawah koordinasi Dinkes melakukan home visit ke kediaman Utay hari ini. Dari hasil assesment, maka akan merujuk penanganan medis Utay serta pengurusan KIS,” jelas Nia yang juga sebagai Manager SLRT Kabupaten Bandung ini.
Nia berharap, SLRT ini dapat membantu mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan meningkatkan peran potensi serta sumber kesejahteraan sosial (Kesos), seperti yang terjadi pada keluarga Utay.
Dari hasil pengamatan di lapangan, Nia menganalisis kondisi keluarga Utay yang masuk dalam kategori tidak mampu. Akan tetapi, dalam kasus ini menurutnya keluarga juga yang seharusnya menyampaikan hal ini kepada pengurus di kantor desa ataupun kecamatan.
Bupati Bandung H. Dadang M.Naser menuturkan mengenai update dinamika kemiskinan, itu up and down, kemiskinan bisa ter-upgrade, bisa juga ter-downgrade dan sudah seharusnya bisa ditangani dengan sigap, salah satunya melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa dan terintgrasi dengan SLRT.
“Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) bukan hanya untuk data Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), tapi juga untuk keluarga-keluarga yang belum ada listrik. Mereka bisa menyampaikan melalui SLRT di tingkat kabupaten,” terang bupati.
Sesungguhnya, kata Dadang, dalam pemberantasan kemiskinan Pemkab Bandung melalui PKH telah menanggulangi kemiskinan. Pelaksanaan PKH ini, kata dia, sudah berjalan selama 10 tahun anggaran, yakni dimulai pada 2007. Sampai saat ini sasaran lokasi PKH adalah se Kabupaten Bandung, dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 72.667 keluarga.
“Jumlah tersebut sudah termasuk penambahan dari program saturnasi pada tahun 2016, yakni sebanyak 36.667 keluarga penerima manfaat PKH,” imbuhnya.
Sementara dari hasil koordinasi dengan pihak Dinkes, untuk penangan kesehatan Utay, pada hari Jumat (3/3), akan dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang. Sementara Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sedang diproses sebagai rujukan penerbitan KIS bagi Utay.
