SOREANG,balebandung.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung turut menjelaskan peran dan dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di Kabupaten Bandung pada 2024 mendatang.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Adjat Sudradjat mengatakan, peran pemerintah daerah itu, di antaranya penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, mencetak dan distribusi logistik, peran linmas, pemantauan pelaksanaan, dan netralitas ASN/PNS.
“Pemerintah daerah juga turut memberikan bantuan dan fasilitas, mulai dari penugasan personel pada Sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Panwaslu Kecamatan dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Selain itu penyediaan sarana ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS,” kata Adjat di Soreang, Rabu (22/2/2023).
Peranan lainnya, kata Adjat, pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol melaksanakan sosialisasi untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. “Pelaksanaan pendidikan politik, kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan kegiatan lain sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu,” tuturnya.
Adjat pun turut menjelaskan terkait dengan pendidikan politik. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan pendidikan politik guna peningkatan literasi politik masyarakat secara massif di daerah dengan target seluruh lapisan masyarakat dan memanfaatkan berbagai platform yang tersedia baik digital maupun konvensional.
“Kegiatan pendidikan politik konvensional tatap muka dengan masyarakat berupa sosialisasi. Pendidikan politik partisipatif di daerah,” ujar Adjat.
Dikatakan Adjat, Pemkab Bandung turut memberikan dukungan anggaran Pilkada. “Kabupaten Bandung telah menyisihkan sisa anggaran belanjanya mulai tahun 2022 kedalam dana cadangan untuk digunakan membiayai pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang,” katanya.
Ia mengatakan, dukungan penganggaran pada pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 42 tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang bersumber dari APBD.
“Untuk dukungan anggaran di luar tahapan Pilkada serentak tahun 2024, hibah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian hibah dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah. Dapat diberikan kepada penyelenggara, namun bukan merupakan kewajiban apabila diluar tahapan Pilkada sebagaimana telah ditetapkan,” katanya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024.
“Rencana anggaran Pilkada 2024 berdasarkan Perda No 18 tahun 2022, KPU Kabupaten Bandung Rp 101.944.022.900, Bawaslu Kabupaten Bandung Rp 32.935.004.000, dan Keamanan Rp 12.458.725.200. Total keseluruhan Rp 147.337.752.100,” jelasnya.
Kemudian, imbuhnya, hibah non tahapan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung pada tahun 2023 ini. “Pada tahun 2023 ini KPU Kabupaten Bandung mendapatkan hibah non tahapan sebesar Rp 500 juta, serta hibah tanah dan bangunan gedung kantor dan gudang KPU Kabupaten Bandung. Pada tahun 2023, Bawaslu mendapatkan hibah sewa kendaraan sebanyak 5 unit mobil selama satu tahun,” jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu, kata Adjat, pemerintah daerah melaksanakan pemantauan oleh Tim Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di daerah dengan memotret dinamika sosial politik di daerah. “Kemudian kesiapan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik, ormas, penyelenggara pemilihan, dan kelompok kepemiluan lainnya yang ada di daerah. Serta melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini guna meminimalisir terjadinya konflik sehingga stabilitas politik tetap terjaga,” tuturnya.***
