BANDUNG, balebandung.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Barat, di Aula Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (10/12).
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman menegaskan komitmen OJK dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah melalui TPAKD.
“Kami mendorong percepatan akses keuangan yang inklusif, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor pertanian, agar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan merata,” tandas Darwisman.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, lanjut Darwisman, maka peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu komponen penting pembangunan ekonomi dan menjadi kunci.
“Indeks literasi keuangan Jawa Barat pada 2024 mencapai 66,46%, sedangkan inklusi keuangan 80,51%. Namun, kesenjangan literasi dan inklusi masih perlu diatasi agar masyarakat tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami pengelolaannya,” ungkap Darwisman.
Sebagai bentuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, OJK berkomitmen untuk terus memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan merata.
Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TPAKD, dan seluruh pemangku kepentingan, OJK akan memastikan akses keuangan yang lebih luas, literasi keuangan yang lebih baik, serta ekosistem keuangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Rakorda bertema “Sinergi Pemerintah Daerah dan TPAKD dalam Memperkuat Ekosistem Keuangan serta Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini juga dirangkaikan dengan Forum Asisten Daerah Tahun 2025 Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Rakorda dihadiri 17 Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten/Kota dari total 27 daerah, sementara 10 lainnya diwakili oleh pejabat terkait. Hadir pula Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota, Biro Perekonomian Provinsi Jabar, Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota dan Dinas terkait dibawah koordinasi Asda Ekbang Provinsi Jabar serta pimpinan wilayah dari Lembaga Jasa Keuangan.
Forum Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan se-Jawa Barat yang digelar dalam rangkaian Rakorda TPAKD menghasilkan sejumlah kesimpulan penting bagi arah pembangunan ekonomi daerah.
Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga didorong untuk selaras dalam mendukung visi-misi pembangunan Jawa Barat. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan komponen pengungkit ekonomi dan inklusi keuangan agar tercipta multiplier effect yang nyata bagi pertumbuhan, serta memperkuat ekosistem akses keuangan melalui TPAKD sebagai akselerator pertumbuhan inklusif.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan se-Jawa Barat. Komitmen tersebut mencakup penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi lintas kabupaten/kota untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat
Selain itu juga dalam upaya percepatan perluasan akses keuangan daerah melalui program strategis TPAKD, serta peningkatan integrasi data dan kolaborasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, OJK, dan lembaga keuangan guna mendukung ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Komitmen ini juga menekankan pentingnya mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program MBG dengan optimalisasi rantai pasok dan keamanan pangan, penguatan kelembagaan petani, koperasi, dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi regional.
Sebagai tindak lanjut, diimplementasikan pula program Tabungan Kurban ASN Jawa Barat (BEREHAN) sebagai salah satu program kerja TPAKD se-Jawa Barat dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan.***
