PARARATON umumnya diartikan sebagai “Kitab Para Ratu”. Akar katanya adalah ratu. Dalam Jawa Kuno/Jawa Pertengahan, ratu tidak selalu berarti “ratu perempuan” seperti dalam bahasa Indonesia modern. Ratu bisa berarti penguasa, raja, raja perempuan, atau monark.
Jadi lebih aman diterjemahkan sebagai penguasa kerajaan. Sumber ringkas juga menjelaskan Pararaton berasal dari “para ratu” yang berarti para penguasa, dan isinya memang riwayat raja-raja Singhasari dan Majapahit.
Di dalam Pararaton, Perang Bubat hanya numpang lewat: pendek, padat, hampir dingin. Tidak ada uraian emosional tentang kehormatan Prabu Linggabuana dan puterinya Dyah Pitaloka. Tidak ada lukisan batin rombongan Sunda yang datang membawa putri raja untuk sebuah perkawinan agung, lalu pulang tinggal nama harum seperti Prabu Wangi, gelar bagi Prabu Linggabuana setelah gugur di Lapangan Bubat.
Namun justru karena pendek itulah bagian Bubat dalam Pararaton menjadi penting. Ia bukan epos yang berusaha memanjangkan air mata. Ia kronik. Dan dalam kronik yang ringkas itu, masih tampak satu garis yang tidak bisa dihapus: Bubat bukan pecah karena Sunda meminta pesta. Bubat pecah karena Gajah Mada mengubah perkawinan kerajaan menjadi proyek penaklukan politik.
Di sinilah perkara harus dibaca ulang.
Selama ini, salah satu frasa dalam Pararaton kerap diterjemahkan dan ditafsirkan secara dangkal: “wong Sunda kudu awiramena.” Dalam beberapa pembacaan, kalimat itu diarahkan seolah-olah rombongan Sunda menuntut kemeriahan, pesta, atau penghormatan berlebihan saat tiba di Lapang Bubat. Seakan-akan orang Sunda datang ke Majapahit lalu meminta dipestakan.
Pembacaan semacam itu miskin konteks. Lebih buruk lagi, ia berpotensi menjadi tuduhan. Yang dituntut Sunda bukan pesta melainkan tata kehormatan perkawinan kerajaan.
Mereka datang bukan sebagai pembawa upeti. Mereka datang bukan sebagai rombongan taklukan. Mereka datang sebagai keluarga raja yang mengantar seorang putri untuk perkawinan antar-dinasti.
Ketika Gajah Mada menafsirkan kehadiran Dyah Pitaloka sebagai persembahan, bukan sebagai calon permaisuri yang setara martabatnya, maka yang dirampas bukan hanya seorang perempuan. Yang dihina adalah kedaulatan Sunda. Di titik itulah Bubat berubah dari pertemuan perkawinan menjadi pengadilan darah.
Pararaton: kronik anonim yang pendek, tapi tidak netral
Pararaton—atau Katuturanira Ken Angrok—bukan kitab yang lahir sebagai laporan jurnalistik sezaman. Penulisnya tidak diketahui. Namun di dalamnya cenderung menyalahkan Rombongan Kerajaan Sunda. Ia adalah kronik Jawa Pertengahan yang memuat kisah Ken Angrok, Singhasari, hingga Majapahit. Tradisi naskahnya bertahan dalam lingkungan Jawa-Bali, dan teks yang sampai kepada pembaca modern merupakan hasil alih aksara, penyuntingan, penerjemahan, dan penerbitan filologis.
Peristiwa Bubat sendiri terjadi pada 1279 Saka, yang lazim disetarakan dengan 1357 Masehi. Sementara Pararaton sebagai teks umumnya dipahami sebagai karya yang disusun kemudian, sekitar masa akhir Majapahit atau sesudahnya.
Sejumlah rujukan menyebut bagian historis Pararaton disusun dalam bentuk kronik sekitar abad ke-15, dengan tradisi naskah yang kemudian hidup dalam lingkungan Bali-Jawa. Karena itu, Pararaton penting, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai suara langsung dari medan Bubat. Ia adalah memori politik yang ditulis kemudian.
Itu berarti dua hal.
Pertama, Pararaton tetap berharga karena menyebut Pasunda Bubat sebagai peristiwa historis dalam ingatan Jawa-Majapahit.
Kedua, Pararaton harus dibaca dengan curiga, terutama ketika ia menyentuh kehormatan pihak yang kalah: Sunda.
Sebab sejarah yang ditulis dari pusat kuasa sering menyisakan bahasa yang dingin terhadap korban. Ia mencatat kematian, tetapi tidak selalu mencatat penghinaan yang mendahuluinya. Ia menyebut perang, tetapi tidak selalu mengakui siapa yang mengubah diplomasi menjadi kekerasan.
“Pasunda Bubat”, bukan “Pasundan Bubat”
Frasa yang muncul dalam Pararaton adalah “Tumuli pasunda-bubat”—lalu terjadilah Pasunda Bubat. Bentuk ini sering membuat orang modern bertanya: mengapa Pasunda, bukan Pasundan?
Jawabannya sederhana: Pasunda dalam teks Jawa Pertengahan bukan “Pasundan” dalam pengertian modern. Ia lebih dekat pada bentuk yang menunjuk peristiwa atau urusan yang melibatkan Sunda. Awalan pa- dapat dibaca sebagai pembentuk nomina kejadian: pa-Sunda Bubat, yakni peristiwa Sunda di Bubat, urusan Sunda di Bubat, atau tragedi Bubat yang melibatkan pihak Sunda.
Sementara Pasundan adalah istilah yang lebih akrab dalam bahasa Sunda dan Indonesia modern untuk menyebut tanah Sunda, Tatar Sunda.
Jadi, ketika Pararaton memakai Pasunda Bubat, itu bukan kekeliruan. Itu jejak bahasa dan tradisi tulis yang berbeda. Justru bentuk inilah yang harus dipertahankan bila kita sedang membicarakan teks Pararaton.
Yang sedikit dikatakan Pararaton
Bagian Bubat dalam Pararaton tidak panjang. Tetapi dari yang sedikit itu, rangka konflik terlihat jelas.
Bhre Prabu—yang dalam konteks ini merujuk pada Hayam Wuruk/Rajasanagara—menghendaki putri dari Sunda. Patih Madu diutus untuk mengundang pihak Sunda. Orang Sunda memahami undangan itu sebagai urusan perkawinan. Raja Sunda datang ke Majapahit bersama putrinya.
Lalu terjadi pergeseran makna yang fatal.
Pihak Sunda menghendaki tata perkawinan yang pantas. Dalam teks muncul frasa “wong Sunda kudu awiramena”. Di sinilah banyak tafsir tergelincir. Jika dibaca secara dangkal, frasa itu bisa diterjemahkan sebagai orang Sunda menghendaki pesta atau kemeriahan. Tetapi dalam konteks diplomasi kerajaan, pembacaan yang lebih adil adalah: Sunda menuntut tata kehormatan perkawinan kerajaan. Mereka menuntut agar putri raja diperlakukan sebagai pengantin agung, bukan barang persembahan.
Masalahnya, pihak Majapahit—melalui Gajah Mada—tidak membaca kedatangan itu sebagai perkawinan setara. Sang putri hendak diposisikan sebagai makaturatura, persembahan. Di sinilah pusat perkara. Bukan pada pesta. Bukan pada kemeriahan. Bukan pada kesombongan Sunda.
Pusat perkara adalah status politik Dyah Pitaloka dan martabat Kerajaan Sunda. Ketika Sunda menolak menyerahkan putrinya sebagai persembahan, perang menjadi tak terhindarkan.
Dalam bagian lanjutan, Pararaton menyebut para menak Sunda yang bersiap menumpahkan darah: Larang Agung, Tuhan Sohan, Tuhan Gempong, Panji Melong, orang-orang dari Tobong Barang, Rangga Cahot, Tuhan Usus, Rangga Kaweni, Satrajali, Jagadsaja, dan lainnya. Sorak mereka digambarkan bercampur bunyi bende, riuh seperti guruh.
Sang Prabu Maharaja telah lebih dahulu gugur bersama Tuhan Usus. Pasukan Sunda sempat menyerang dan membuat orang Majapahit rusak. Tetapi akhirnya mereka terdesak menuju tempat Gajah Mada. Di depan kereta, satu per satu orang Sunda gugur. Darah digambarkan seperti lautan, mayat seperti gunung. Orang Sunda hancur, tidak ada yang tersisa, pada tahun Saka 1279.
Kronik itu pendek. Tetapi gambarnya mengerikan. Dan di ujungnya, Gajah Mada tetap berdiri sebagai pusat gravitasi tragedi.
Carita Parahyangan: Bahkan Lebih Pendek, Nagarakertagama Enggan Menulisnya Karena Aib
Jika Pararaton pendek, Carita Parahyangan lebih pendek lagi. Bahkan di Kita Nagarakertagama tidak disebut sama seklai tentang Bubat. Karena itu merupakan aib bagi Majapahit sementara semangat Nagarakretagam cuma berisi puja puji kbesaran Majapahit. Sejarah ditulis para pemenang atau penguasa. Artinya, penulisan sejarah hanya untuk melegitimasi kekuasaan seperti kitab Nagarakertagama.
Teks Sunda Kuno di Carita Parahyangan hanya memberi isyarat singkat tentang perang di Majapahit. Ia tidak membangun adegan panjang seperti Kidung Sunda. Ia tidak memberi narasi rinci tentang perdebatan politik di Bubat. Tetapi ia menyimpan ingatan bahwa ada perang, ada kematian, dan ada luka yang menempel pada memori Sunda.
Dalam banyak pembahasan modern, Carita Parahyangan disebut hanya memberi catatan singkat tentang peristiwa Bubat—semacam kalimat pendek bahwa orang-orang berperang di Majapahit. Karena itulah, untuk memahami Bubat, kita tidak bisa hanya bergantung pada satu teks. Pararaton memberi kerangka politik dari sisi kronik Jawa. Carita Parahyangan menyimpan jejak ingatan Sunda. Kidung Sunda memberi ruang batin, kehormatan, dan tragedi.
Ketiganya tidak sama. Tetapi ketiganya bertemu pada satu luka: rombongan Sunda datang ke Majapahit dan binasa.
Kidung Sunda: ketika kronik menjadi luka manusia
Berbeda dari Pararaton dan Carita Parahyangan atau bahkan Nagarakertagama, Kidung Sunda menempatkan Bubat sebagai cerita utama. Ia bukan sekadar kronik. Ia karya sastra Jawa Pertengahan yang ditemukan dalam tradisi Bali, dan pernah diterbitkan serta dibahas oleh C.C. Berg pada awal abad ke-20. Dalam teks ini, konflik Bubat diberi tubuh: ada dialog, suasana, kehormatan, cinta, malu, marah, dan keputusan mati.
Karena sifatnya sastra, Kidung Sunda tidak bisa dibaca sebagai laporan peristiwa menit demi menit. Tetapi justru sebagai sastra, ia menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki kronik: rasa tragedi. Di sinilah adegan yang sering disalahpahami harus dibaca ulang.
Dalam Kidung Sunda, ada suasana perjamuan, makan-minum, berhias, dan pembagian harta benda bawaan rombongan pengantin Sunda. Bagi pembaca yang tergesa-gesa, semua itu bisa disebut pesta. Tetapi logika sejarah dan logika kehormatan kerajaan menunjukkan arah lain.
Jika semua harta benda bawaan rombongan pengantin dibagikan oleh raja kepada pengikutnya, itu bukan gestur orang yang sedang menuntut pesta. Itu gestur orang yang sudah tahu bahwa harta tidak akan dibawa pulang.
Itu adalah penutupan urusan duniawi. Pemberian terakhir raja kepada orang-orangnya. Pengikat kesetiaan sebelum mati bersama. Ritual kehormatan sebelum kematian. Itu adalah…perjamuan terakhir.
Mereka makan, minum, berhias, dan menjaga tata kerajaan bukan karena lalai menghadapi bahaya. Mereka melakukannya karena itulah cara terakhir mempertahankan martabat. Ketika jalan pulang sudah tertutup, mereka memilih tetap tampil sebagai rombongan kerajaan, bukan sebagai tawanan yang dipaksa tunduk.
Yang oleh mata Majapahit mungkin disebut pesta, oleh orang Sunda adalah upacara terakhir martabat.
Membongkar tafsir “Sunda minta pesta”
Tafsir bahwa rombongan Sunda “minta pesta” harus diuji keras. Sebab tafsir itu punya konsekuensi politik. Ia menggeser pusat kesalahan dari Gajah Mada kepada pihak Sunda. Ia membuat tragedi tampak seolah-olah lahir dari tuntutan kemeriahan, bukan dari penghinaan diplomatik.
Padahal dari rangka Pararaton sendiri, konflik utamanya bukan pesta. Konflik utamanya adalah perbedaan tafsir atas kedatangan putri Sunda.
Bagi Sunda, kedatangan itu adalah perkawinan kerajaan.
Bagi Gajah Mada, kedatangan itu harus menjadi penyerahan politik.
Bagi Sunda, Dyah Pitaloka adalah putri raja yang harus dihormati.
Bagi Gajah Mada, ia hendak dijadikan tanda tunduk.
Bagi Sunda, rombongan itu keluarga pengantin.
Bagi Gajah Mada, mereka harus diperlakukan sebagai pihak yang menyerah.
Di sinilah tuduhan harus diarahkan: Gajah Mada adalah aktor yang mengubah bahasa perkawinan menjadi bahasa penaklukan.
Ia bukan sekadar patih yang tersinggung. Ia bukan sekadar pejabat yang salah paham, pongah,sombong,takabur, pandai meremehkan orang. Ia adalah arsitek politik yang membaca perkawinan sebagai peluang menundukkan Sunda tanpa perang terbuka. Ketika Sunda menolak direndahkan, perang menjadi alat pemaksa.
Maka Bubat bukan kecelakaan protokoler. Bubat adalah kegagalan moral kekuasaan.
Hayam Wuruk dan Gajah Mada: membedakan raja dan pelaksana ambisi
Dalam pembacaan ini, Hayam Wuruk tidak perlu dijadikan terdakwa utama. Ia menghendaki putri Sunda sebagai permaisuri. Dalam banyak tradisi cerita, keinginannya berada dalam bingkai perkawinan. Yang menggeser perkawinan menjadi subordinasi adalah Gajah Mada.
Ini penting agar dakwaan tidak kabur.
Hayam Wuruk adalah raja muda dalam puncak Majapahit. Tetapi Gajah Mada adalah mahapatih, pelaksana proyek politik Nusantara, orang yang terikat pada gagasan penyatuan wilayah di bawah wibawa Majapahit. Dalam kerangka itulah Sunda menjadi masalah. Sunda bukan sekadar calon besan. Sunda adalah kerajaan merdeka yang belum tunduk.
Maka ketika putri Sunda datang ke Majapahit, Gajah Mada melihat kesempatan: perkawinan dapat diubah menjadi simbol takluk. Putri dapat diperlakukan sebagai persembahan. Martabat Sunda dapat dilipat ke bawah payung Majapahit.
Di sinilah ambisi politik menelan tata kehormatan.
Dan di sinilah Gajah Mada harus dimintai pertanggungjawaban sejarah.
Tentang cerita “utusan Sunda berkata kasar”
Dalam beberapa penceritaan modern, terutama yang bernada membela Gajah Mada, muncul adegan bahwa delegasi atau patih Sunda berkata kasar kepada Gajah Mada sehingga sang mahapatih marah. Adegan seperti ini harus diperlakukan dengan curiga.
Pertanyaan pertama: sumbernya mana?
Apakah ada dalam Pararaton?
Apakah ada dalam Kidung Sunda?
Apakah ada dalam Kidung Sundayana?
Apakah ada dalam Carita Parahyangan?
Jika tidak ada dalam sumber-sumber itu, maka adegan tersebut bukan sejarah. Ia hanya rekonstruksi fiktif. Sebagai fiksi, ia boleh saja hadir dalam novel. Tetapi ia tidak boleh menyamar sebagai fakta sejarah.
Lebih berbahaya lagi, adegan “utusan Sunda berkata kasar” punya fungsi ideologis: ia memindahkan kesalahan dari ambisi Gajah Mada kepada etiket pihak Sunda. Tragedi yang semula lahir dari proyek penaklukan politik lalu diceritakan ulang seolah-olah dipicu oleh mulut lancang delegasi Sunda.
Ini bukan sekadar tambahan dramatis. Ini pembelaan terselubung.
Dengan adegan semacam itu, pembaca digiring untuk berpikir: Gajah Mada marah karena dihina. Perang terjadi karena pihak Sunda tidak sopan. Padahal sumber yang lebih dekat kepada kerangka peristiwa menunjukkan masalah yang lebih besar: Sunda menolak putrinya dijadikan persembahan. Sunda menolak martabatnya direndahkan.
Jadi, jika ada novelis menulis bahwa patih Sunda berkata kasar dan itulah pemicu kemarahan Gajah Mada, maka jawabannya sederhana: tunjukkan sumbernya. Tanpa sumber, itu bukan sejarah. Itu imajinasi yang bekerja untuk membebaskan Gajah Mada dari dakwaan.
Membaca ulang “awiramena”
Kata awiramena perlu dibebaskan dari tafsir dangkal. Ia tidak boleh dipakai untuk mengecilkan posisi Sunda menjadi sekadar rombongan yang menuntut pesta.
Dalam konteks kerajaan, perkawinan bukan urusan pribadi dua orang. Ia adalah peristiwa politik. Ia menyangkut martabat keluarga, kehormatan negara, dan hubungan antar-kuasa. Rombongan pengantin bukan rombongan hiburan. Mereka adalah representasi kerajaan.
Maka ketika pihak Sunda menuntut tata yang pantas, tuntutan itu bukan kemewahan. Itu protokol kedaulatan.
Dalam bahasa hari ini: mereka menuntut pengakuan diplomatik.
Sunda datang dengan martabat raja. Sunda menuntut diperlakukan sebagai mitra, bukan bawahan. Sunda menolak mengubah putri mereka menjadi simbol penyerahan.
Itulah inti Bubat.
Bukan pesta.
Bukan salah paham kecil.
Bukan pertengkaran etiket.
Bubat adalah benturan antara kehormatan kerajaan Sunda dan ambisi imperial Gajah Mada.
Perjamuan terakhir
Malam sebelum kehancuran, rombongan Sunda tidak perlu dibayangkan sebagai orang-orang yang mabuk pesta. Mereka lebih masuk akal dibayangkan sebagai orang-orang yang sedang menutup hidupnya dengan tata.
Harta benda dibagikan. Para bangsawan bersiap. Makanan dan minuman hadir bukan sebagai tanda kelalaian, melainkan sebagai bagian dari ritus sosial terakhir. Pakaian dan perhiasan bukan kesombongan, melainkan bahasa tubuh kerajaan: bahkan di hadapan maut, mereka tidak akan tampil sebagai pihak hina.
Itulah yang membuat Bubat begitu tragis.
Orang Sunda tidak datang untuk perang. Mereka datang untuk perkawinan. Tetapi ketika perkawinan dipaksa berubah menjadi penyerahan, mereka memilih mati.
Dalam kerangka ini, pembagian harta benda adalah simbol yang tajam: tidak ada lagi masa depan duniawi. Tidak ada lagi barang yang perlu disimpan. Tidak ada lagi pulang membawa hadiah. Semua yang dibawa dari Sunda dilepaskan, seolah-olah raja berkata kepada pengikutnya: ambillah, sebab setelah ini yang tersisa hanya nama.
Dan nama itulah yang mereka jaga.
Vonis atas Gajah Mada
Gajah Mada sering dipuja sebagai arsitek persatuan Nusantara. Tetapi dalam Bubat, wajah lain dari proyek itu terlihat: persatuan yang dipaksakan dapat berubah menjadi penghinaan, lalu pembantaian.
Dalam perkara Bubat, dakwaan terhadap Gajah Mada berdiri di atas beberapa lapis.
Pertama, ia mengubah maksud perkawinan menjadi penyerahan politik.
Kedua, ia menolak tata kehormatan yang layak bagi rombongan kerajaan Sunda.
Ketiga, ia menempatkan Dyah Pitaloka bukan sebagai calon permaisuri, melainkan sebagai simbol takluk.
Keempat, ia mendorong konflik sampai titik darah, ketika jalan diplomasi seharusnya masih mungkin.
Kelima, setelah perang, Pararaton tetap menempatkan pusat gerak orang Sunda menuju tempat Gajah Mada. Ini bukan detail kecil. Dalam ingatan teks itu, Gajah Mada adalah poros kemarahan Sunda. Mereka tidak sekadar berperang melawan pasukan Majapahit. Mereka menuju sumber penghinaan.
Maka vonis sejarah dari sudut Sunda jelas: Gajah Mada bersalah.
Bersalah karena ambisi politiknya menelan martabat kerajaan lain.
Bersalah karena menjadikan perempuan kerajaan sebagai alat simbolik penaklukan.
Bersalah karena membaca kehormatan sebagai pembangkangan.
Bersalah karena membiarkan, bahkan mendorong, diplomasi berubah menjadi pembantaian.
Bubat sebagai luka Sunda
Bubat tidak boleh dibaca hanya sebagai episode kecil dalam sejarah Majapahit. Bagi Sunda, Bubat adalah luka politik dan moral. Ia menjelaskan mengapa nama Prabu Linggabuana dikenang sebagai Prabu Wangi—raja yang harum karena memilih mati dengan kehormatan. Ia menjelaskan mengapa Dyah Pitaloka tidak sekadar dikenang sebagai putri cantik, tetapi sebagai tubuh tempat martabat kerajaan dipertaruhkan. Ia menjelaskan mengapa Gajah Mada, dalam ingatan Sunda, tidak bisa hanya berdiri sebagai pahlawan penyatu Nusantara.
Setiap bangsa punya pusat lukanya sendiri. Bagi Sunda, Bubat adalah salah satunya.
Dan luka itu makin dalam ketika tragedi tersebut diceritakan ulang dengan cara yang menyalahkan korban: Sunda disebut menuntut pesta, delegasi Sunda disebut berkata kasar, para bangsawan Sunda disebut angkuh. Semua itu harus dibongkar.
Sunda tidak datang untuk merendahkan Majapahit.
Sunda datang untuk menikahkan putri raja.
Yang merendahkan peristiwa itu adalah Gajah Mada, ketika ia memaksa perkawinan dibaca sebagai penyerahan.
Penutup: bukan pesta, melainkan martabat
Maka, membaca Bubat dari Pararaton harus dimulai dari kehati-hatian. Teksnya pendek. Bahasanya dingin. Sudut pandangnya tidak sepenuhnya milik Sunda. Tetapi di balik keringkasannya, ia tetap menyimpan inti perkara: ada undangan perkawinan, ada kedatangan raja Sunda, ada tuntutan tata kehormatan, ada kehendak Majapahit menjadikan putri sebagai persembahan, lalu ada perang yang menghabiskan rombongan Sunda.
Carita Parahyangan pun hanya memberi catatan singkat. Tetapi kesingkatan itu bukan berarti peristiwanya kecil. Kadang sejarah yang paling menyakitkan justru dicatat dengan kalimat paling pendek.
Untuk menghidupkan kembali dimensi manusianya, Kidung Sunda perlu dibaca bersama. Di sana, “pesta” tidak harus dibaca sebagai hura-hura. Ia lebih kuat dibaca sebagai perjamuan terakhir: ritual kehormatan sebelum kematian.
Mereka makan, minum, berhias, dan membagikan harta bukan karena tidak sadar bahaya. Mereka melakukannya karena sadar bahwa bahaya sudah tidak bisa dielakkan. Mereka menjaga tata kerajaan sampai akhir, sebab itulah satu-satunya yang tidak bisa dirampas Gajah Mada.
Bubat, dengan demikian, bukan kisah tentang Sunda yang meminta pesta.
Bubat adalah kisah tentang Sunda yang menuntut martabat.
Dan ketika martabat itu diinjak, mereka memilih mati sebagai raja, bangsawan, dan kesatria—bukan hidup sebagai pihak taklukan.
Yang oleh mata Majapahit mungkin disebut pesta, oleh orang Sunda adalah upacara terakhir martabat. Di antara dua tafsir itulah darah Bubat tumpah.
