PASEH – Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser SH, S.Ip, M.Ip menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mempunyai desa binaan.
Instruksi ini disampaikan agar setiap OPD bisa melihat kekurangan dan kelebihan suatu desa sehingga dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung. Dengan wilayah yang cukup luas, kata Dadang Naser, Kabupaten Bandung memiliki 270 desa. Dan kemiskinan identik ada di pedesaan.
“Dengan jumlah desa sebanyak itu, tentunya memerlukan perhatian secara maksimal dari pemerintah daerah. Jika semua OPD mempunyai desa binaan, saya berharap bisa memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Bandung”, ucap bupati saat menerima Tim Evaluasi Akhir Lomba P2WKSS Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2016 di Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh, Kamis (03/11/16).
Dadang menerangkan P2WKSS merupakan program peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembanguman secara terkoordinasi. “Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam mencapai tingkat hidup yang berkualitas”, jelasnya.
Program di bawah binaan BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Bandung ini menurutnya punya sasaran pembinaan keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan sarana dan prasarana, lingkungan dan perubahan prilaku.
Dadang ingin semua dinas lainnya juga dapat memiliki desa binaan. Dinas-dinas harus memiliki program lain yang searah dengan tujuan pemerintah daerah dalam memberantas kemiskinan.
“Dengan pembinaan, kita bisa melihat apa kekurangan dan kelebihan desa. Pembinaan ini diharapkan pada akhirnya dapat berujung pada peningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Bandung”, ujarnya.
Kepala BKBPP Kabupaten Bandung, Hendi Apriadi, SH, SP1 menjelaskan saat ini Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh menjadi lokasi pembinaan P2WKSS Tingkat Jabar. Menjadi sasaran, karena desa tersebut memiliki IPM (Indeks Pembangunan Manusia) relatif rendah.
“Ada dua titik sasaran yang mempunyai Pra KS dan KA 1 terdiri dari 892 KK. Dengan data ini kita mengambil 100 wanita menjadi KK binaan”, urai Hendi.
Data BKBPP mencatat Desa Tangsimekar dihuni sebanyak 2.333 KK terdiri dari 892 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, serta dikategorikan keluarga yang tidak mampu.
Namun dalam rentang waktu delapan bulan, tukas Hendi, progres pembangunan melalui P2WKSS di Desa Tangsimekar ini cukup signifikan. Diantaranya dapat membuka aksesbilitas warga antara RW 1 dan 2 dengan membangun jalan selebar 1,2 meter dengan panjang 1,2 km sehingga dapat menghubungkan kedua RW tersebut.
“Dampak dari terhubungnya akses ini, aktivitas warga jadi meningkat dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan”, kata Hendi. Keberadaan akses jalan ini menurutnya bisa menekan potensi angka kejahatan seksual terhadap anak, remaja dan tindakan kriminal lainnya.
Program P2WKSS lainnya antara lain sosialisasi PKDRT, pembentukan RW Ramah Anak, Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan serta penyuluhan KB.
Ketua Tim Evaluasi Lomba P2WKSS Jabar, Dr.Hj. Neni Alyani, SE, M.Pd mengatakan atensi dan dukungan dari seorang kepala daerah terhadap program ini jadi motivasi dan penambah semangat warga untuk terus melakukan berbagai inovasi pembangunan di wilayahnya.
“Dan saya melihat hal itu ada pada Pak Bupati dan jajarannya. Sangat concern untuk terus meningkatkan kualitas hidup warganya,” uca Neni.
Dari awal melakukan verifikasi data dan peninjauan di lapangan di desa tersebut, Neni bilang cukup banyak perubahan yang sangat baik.
“Semuanya ikut mengambil peran. Program yang identik dengan peran perempuan sebagai motor penggeraknya ini, banyak mendapat dukungan dari lingkungannya. Tokoh ulama, masyarakat, pihak swasta dan akademik turut andil. Lomba hanya sekadar media penyemangat saja, yang terpenting, dampak program ini bisa terasa nyata manfaatnya untuk warga,” pungkasnya.
