KAB BANDUNG – Terkait polemik menjelang Musda XIII KNPI Kab Bandung, suhu politik makin memanas dengan munculnya berbagai opini negatif dan berbagai serangan secara terus menerus kepada pihak DPD KNPI Kab Bandung tentang legalitas keabsahan panitia pelaksanaan musda.
“Apakah kawan-kawan pernah berpikir bahwa kawan-kawan panitia dengan sukarela dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya dengan meninggalkan aktifitas masing-masing, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya? Mereka rela berkorban demi berjalannya pelaksanaan Musda KNPI Kab Bandung yang seperti kita ketahui bersama, pelaksanaan musda jadi berlarut-larut akibat berbagai hal,” ungkap Ketua DPD KNPI Kab Bandung Topan Lesmana di akun fb-nya, Senin (7/3/16).
Topan menunjuk, salah satu contoh pelaksanaan rakerda dan rapimda pernah dibentuk sebelum Maret 2015. Pada saat itu saudara Aji Saptaji yang ditunjuk menjadi ketua pelaksana. Tetapi karena satu dua hal pelaksanaan raker dan rapimda tidak dapat terlaksana. “Saudara Aji Saptaji pernah berkonsultasi dengan saudara Bobby Erlangga selaku sekjen. Silahkan konfirmasi kepada yang bersangkutan,” ujarnya.
Dikarenakan pada Desember 2015 Kab Bandung melaksanakan Pilkada Serentak, dalam rapat pleno di Jabar, Topan meminta pertimbangan agar DPD KNPI Kab Bandung dapat melaksanakan tahapan musda (rakerda, rapimda dan musda), setelah pelaksanaan Pilkada Serentak, dengan pertimbangan menghindari konflik kepentingan atau meminimalisir gesekan di antara para pendukung calon tertentu.
“Kondusifitas Kab Bandung secara umum yang saya utamakan. Sesuai kesepakatan antara DPD KNPI Kab Bandung dan DPD KNPI Jabar serta disetujui oleh MPI Kab Bandung, akhirnya dilaksanakan raker dan rapimda di akhir Desember,” imbuh Topan.
Salah satu poin penting dalam rapimda adalah pelaksanaan Musda KNPI Kab Bandung dilaksanakan tanggal 21 Februari 2016, selambat-lambatnya tanggal 12 Maret 2016. Pembentukan SC dan OC diserahkan kepada DPD KNPI Kab Bandung.
Pertimbangannya, kenapa tidak ditetapkan tanggal kepastiannya, menurut Topan karena menunggu kejelasan pelantikan Bupati Bandung terpilih, guna menghindari konflik pasca Pilkada Serentak di Kab Bandung, di mana salah satu pihak ada dalam posisi yang kalah. Intinya kondusifitas dan keamanan masyarakat Kab Bandung yang kita prioritaskan.
Setelah ada kepastian pelantikan bupati terpilih, maka DPD KNPI Kab Bandung, dan sepengetahuan/seizin Ketua MPI, guna menindaklanjuti hasil rapimda tanggal 5 Februari 2016, mengundang pengurus untuk melaksanakan rapat pleno pembentukan panitia SC dan OC serta penetapan tanggal pelaksanaan Musda KNPI Kab Bandung.
“Pada saat rapat pleno tersebut kita bersepakat menetapkan panitia SC Dan OC serta tanggal 12 Maret 2016 pelaksanaan Musda KNPI Kab Bandung bertempat di Hotel Sutan Raja,” tandasnya.
Pada saat rakerda dan rapimda, yang hadir adalah Ketua dan Wakil Ketua 1 Bidang OKK DPD KNPI Jabar (Bung Saca Suhendi dan Bung Asep Komarudin), Ketua MPI Kab Bandung (Bung Dadang Supriatna), Ketua DPD KNPI Kab Bandung, Sekjen DPD KNPI Kab Bandung (Bung Bobby Erlangga), Bendahara DPD KNPI Kab Bandung (Bung Duddy Kusjana) dan beberapa pengurus DPD serta beberapa PK. Tak luput pula beberapa OKP yang hadir (berita acara serta daftar hadir terlampir). Dari kehadiran orang-orang tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rakerda dan rapimda dinyatakan sah serta diakui oleh peserta rakerda dan rapimda.
Sedangkan pada saat pleno tanggal 5 Februari 2016, yang hadir adalah Ketua DPD KNPI Kab Bandung, Sekjen dan Bendahara DPD KNPI Kab Bandung, para unsur wakil ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara dan beberapa pengurus bidang.
Pada saat rapat pleno Topan mengaku memberikan kebebasan berpendapat maupun mengajukan calon SC dan OC (silahkan konfirmasi kepada yang hadir). Setelah beradu argumentasi dan perbedaan pandangan, akhirnya disepakati seluruh peserta rapat pleno, Ketua SC dan OC, serta penetapan tanggal pelaksanaan musda.
“Dalam perjalanan setelah rapat pleno, mulai muncul suara-suara sumbang terkait pelaksanaan musda ini. Mulai dari legalitas panitia musda, program kegiatan DPD KNPI hingga ancaman-ancaman terhadap Panitia SC Dan OC yang dilakukan oleh oknum-oknum pengecut yang ingin pelaksanaan Musda KNPI Kab Bandung berjalan tidak kondusif dan memecah belah pemuda di Kab Bandung,” kata Topan.
Pertanyaan saya mudah saja, kata dia, kenapa pada waktunya yaitu pada saat rapimda dan pleno mereka tidak bersuara mengeluarkan pendapatnya? Kenapa tidak melakukan komunikasi yang santun dengan DPD KNPI Kab Bandung secara langsung duduk satu meja? Kenapa harus bicara di media sosial sehinga memunculkan tafsiran yang berbeda-beda terhadap “yang katanya masalah” tersebut?
“Coba kita renungkan bersama, kemana saja kalian selama empat tahun ini? Jangan hanya bisa memvonis orang lain bersalah, sedangkan kalian tidak pernah peduli ataupun berbuat! Apakah perpecahan pemuda yang kalian inginkan? Atau sebatas jabatan ketua yang kalian inginkan?” tanya Topan.
Intinya, DPD KNPI Kab Bandung ingin memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada pemuda yang bisa membawa ke arah yang lebih baik, tanpa memunculkan perpecahan. “Berijiwa ksatria lah kawan-kawan, jangan hanya jadi pengecut yang bisa membawa kerugian untuk masa depan kalian. Tetaplah damai kawan-kawan pemuda seperjuangan. Jangan karena sebuah jabatan menjadi pemecah silahturahmi,” himbaunya.
