SOREANG – Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Marlan,S.Ip.,M.Si mendorong adanya inovasi kolaborasi antara pemerintah, swadaya masyarakat dan pihak perusahaan, untuk solusi masalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung.
“Kita dorong untuk lakukan pola baru yakni inovasi kolaborasi, antar pemerintah, masyarakat serta perusahaan untuk menyelesaikan persoalan RTLH. Selain dari APBN dan APBD, penyelesaian masalah ini bisa juga disokong dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung,” ucap Marlan usai membuka sosialisasi perbaikan RTLH di Gedung Dewi Sartika Soreang, Selasa (5/9/17).
Marlan berharap, jika kekuatan ketiganya digabung, masalah RTLH akan teratasi dengan cepat, dibangun dan diperbaiki menjadi rumah layak huni dan dituntaskan secara bertahap.
“Semua yang tercatat adalah daftar antrian penerima manfaat untuk perbaikan RTLH. Namun diperlukan kesabaran untuk realisasinya, karena tiap desa ada prioritasnya masing-masing,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Ir.ErwinRinaldi,M.Sc mengakui, keterbatasan anggaran untuk RTLH membuat penanganan masalah menjadil lambat, melihat jumlah RTLH yang masih banyak.
“Dari sekitar 70 ribu RTLH di Kabupaten Bandung, masih menyisakan 20 ribu RTLH yang harus ditangani. Tahun ini hanya ada anggaran sekitar Rp 24 miliar, sehingga hanya bisa untuk memperbaiki sekitar 2.000 RTLH karena anggaran untuk memperbaiki sekitar Rp.7,5 sampai Rp15 juta per rumah,” sebut Erwin.
Ia menuturkan, problem RTLH tersebut harus menjadi prioritas dan dikoordinasikan oleh provinsi dengan melibatkan swasta dan masyarakat dengan kualifikasi. Menurutnya, diperlukan kontribusi CSR, sebagai bentuk kepedulian perusahaan yang ada untuk mendukung pembangunan.
“Kita akan dahulukan RTLH yang menjadi prioritas sesuai usulan pemerintah kewilayahan, tahun 2017 akan diperbaiki sebanyak 1.000 unit RTLH di 100 desa dari 30 kecamatan,” terangnya.
Mengenai RTLH yang belum terlaporkan, pihaknya masih melakukan verifikasi pelaporan dari aparat wilayah. Ia berharap aparat kewilayahan bisa proaktif melakukan peninjauan di wilayah kerja masing- masing.
“Untuk RTLH yang belum tertangani agar segera melaporkan pada kami, sehingga akan dilakukan verifikasi dan pendataan untuk masuk pada program perbaikan RTLH. Namun selanjutnya kita akan cek apakah sudah masuk di anggaran sekarang, akan kita alokasikan di anggaran perubahan atau di APBD murni tahun 2018,” ungkap Erwin.
Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Ben Indra Agusta,ST.,MM mengungkapkan, salah satu yang belum tercatat laporannya yakni RTLH di Kampung Sukasari Desa/ Kecamatan Cimaung.
“Dari informasi di lapangan, kita sudah lakukan tindaklanjut dan peninjauan. Hasilnya sudah kita periksa. Desa tersebut sebelumnya sudah menerima program kami, tapi untuk rumah milik Bapak Sumarna (70) dan 3 lainnya tahun ini tidak masuk, karena aparat desa punya prioritasnya sendiri,” jelas Ben.
Menurutnya, tahun ini perbaikan RTLH mengalami peningkatan dari 1 desa 5 rumah menjadi 10 rumah. “Dengan sebaran RTLH banyak, sementara kemampuan terbatas, 10 rumah sudah ada peningkatan. Ke depan kita akan dorong aparat desa lebih aktif untuk turut mewujudkan rumah yang layak huni,sehat, nyaman dan lingkungan yang tertata,” tutup Ben.
