SOREANG – Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Agustina mengungkapkan, berdasar data, dari 270 desa dan 10 kelurahan, Kabupaten Bandung baru mempunyai 36 desa dan 4 kelurahan SBS (Stop Buang air besar Sembarangan).
“Makanya mari kita dukung bersama-sama agar lebih banyak lagi desa SBS di wilayah kita,” tandas Kurnia saat Rapat Koordinasi Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK, KB dan Kesehatan, di Gedung Dewi Sartika Soreang, Selasa (2/10/18).
Nia mengatakan, Rakor Kesrak PKK, KB dan Kesehatan ini akan menjadi keterpaduan untuk program pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Agenda ini menurutnya akan menjadi wahana menampung dan menyikapi berbagai perubahan serta tingkat kebutuhan yang terus berkembang dalam gerakan PKK.
“Terutama menyangkut program kegiatan, yang menjadi bagian penting mewujudkan aspek pemberdayaan dan kemitraan dalam mendukung kinerja pemerintah di setiap tingkatan,” tandas Nia.
Dia menyebutkan, kegiatan Kesrak PKK, KB-Kesehatan Kab Bandung bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelompok dasawisma, kualitas kuantitas posyandu, pembinaan pokja, kader terampil, rumah tangga yang ber PHBS.
“Sedangkan titik beratnya dalam rakor ini, saya harap Ketua TP PKK Kecamatan bisa berperan aktif dalam tujuan tadi, juga agar meningkatkan pembinaan yang berkolaborasi dengan bidang perlindungan anak, FAD (forum anak daerah) dan pola pembinaannya pun agar disinergikan sesuai dengan petunjuk pedoman pola pengasuhan anak dan remaja (Paar) dari TP. PKK tingkat nasional,” tutur Ibu yang biasa disapa Teh Nia itu. Untuk kegiatan PKK dan kesehatan, perlu secara pro aktif bersama-sama meningkatkan jumlah desa yang sudah SBS.
Menanggapi hal ini Bupati Bandung H. Dadang M. Naser,SH,S.Ip.,M.Ip menyatakan pihaknya terus mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui kolaborasi berbagai program Perangkat Daerah (PD) dan Kader Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Bupati mendorong seluruh pihak agar mendukung percepatan desa yang untuk Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
“Ini perlu didukung karena akan berdampak pada banyak hal. Bukan saja untuk kesehatan lingkungan dan masyarakat, Desa SBS ini akan menjadi indikator terbangunnya sistem PHBS (pola hidup sehat), sehingga mengarah pada pembangunan SDM,” tandas bupati.
Dengan mengkolaborasikan program pada PD dan PKK, melalui Rakor yang menghadirkan seluruh stakeholder, 31 PKK kecamatan, 31 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Kesehatan, 31 UPT KB, Kepala Seksi Pemberdayaan di 31 kecamatan, bupati berharap akan terbangun pola kerja sama untuk menghadapi program di tahun 2019, juga mampu mengevaluasi atas kinerja yang sudah dilakukan.
“Selain itu, mudah-mudahan dapat menyatukan komitmen bersama, dalam peningkatan cakupan pelayanan berkualitas program kependudukan, KB dan kesehatan sebagai upaya mendukung Millenium Development Goals (MDGS),” kata Dadang.
Bupati mengapresiasi kinerja PKK, karena sudah banyak berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bandung. Menurutnya, program penguatan tatanan masyarakat melalui gerakan PKK, memberikan andil yang cukup besar dalam proses pembangunan di Kabupaten Bandung.
“Disinilah peran PKK sebagai wadah aktivitas sosial kemasyarakatan keluarga memiliki peran yang penting dan strategis, termasuk menggerakan masyarakat untuk mewujudkan SBS di seluruh wilayah,” pungkasnya. ***
