SOREANG, Balebandung.com – Dalam rentang tanggal 25 hingga 31 Januari 2021, Kabupaten Bandung menduduki peringkat pertama tingkat kepatuhan kabupaten/kota di Jawa Barat dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dengan skor 92,96. Sementara tingkat kepatuhan memakai masker, juga dengan skor 92,96, wilayah yang dipimpin Bupati Dadang Naser itu menduduki peringkat kedua di bawah Kota Cimahi yang meraih skor 95,4.
Semenjak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11 hingga 25 Januari 2021, Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar mengeluarkan laporan mingguan tingkat kepatuhan protokol kesehatan (prokes), yang dapat diakses melalui laman Bersatu Lawan Covid-19.
“Dari minggu pertama sampai minggu ketiga berakhirnya PPKM Tahap I, tingkat kepatuhan masyarakat kita terus mengalami peningkatan. Ini ada korelasi juga dengan kembalinya Kabupaten Bandung ke zona oranye, di mana kita sempat masuk zona merah pada minggu kedua,” terang Bupati Dadang Naser di Soreang, Rabu (3/2/21).
Pada minggu pertama PPKM, yaitu tanggal 11 hingga 17 Januari 2021, skor kepatuhan dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan yaitu 84,27. Kemudian, pada minggu kedua (18-24 Januari 2021) berada di angka 90,47. Sementara tingkat kepatuhan dalam memakai masker, juga terus meningkat tiap minggunya, yaitu 85,51 (11-17 Januari) dan 90,5 (18-24).
“Kita tidak perlu melihat, berada di zona apa kita saat ini. Yang paling penting, terus tingkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” tutur bupati.
Dadang Naser mengajak seluruh pihak, untuk bersama-sama berupaya menyadarkan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi yang belum pasti kapan akan berakhir.
“Bila kita dalam kondisi sakit, jangan memaksakan diri keluar rumah. Covid bisa menyerang siapa pun, apalagi terhadap orang yang imunnya sedang lemah, atau punya komorbid (penyakit bawaan). Termasuk saat kita sehat pun kita bisa terpapar. Bisa jadi imun kita kuat, tapi belum tentu dengan orang-orang yang kita sayangi di rumah. Karena itu mari kita sama-sama sadar diri, tingkatkan kedisiplinan menjaga protokol kesehatan,” tutur Dadang.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengimbau aparat kewilayahan, untuk bersama-sama berperan aktif sebagai salah satu unsur Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah.
“Ketika berbicara satgas, kita tidak bisa hanya mengandalkan satgas tingkat pusat atau kabupaten kota. Pemerintah kecamatan pun merupakan bagian dari satgas. Bahkan untuk mengefektifkan penanganan covid di kewilayahan, ada satgas tingkat desa, RW hingga tingkat paling bawah yaitu RT,” ujar Tisna yang juga selaku Ketua Harian Satgas Kabupaten Bandung.
Gencarnya gerakan yang dilakukan satgas di tingkat desa maupun tingkat di bawahnya, akan semakin mempermudah penanggulangan dari petugas kesehatan saat ada warga terkonfirmasi positif.
“Saat ini klaster keluarga merupakan penyumbang tertinggi kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung. Pemerintah yang paling dekat dengan keluarga, tentunya di tingkat RT. Mereka yang paling tahu aktivitas warganya, siapa saja yang bergaul dengan warga yang terkonfirmasi positif, dan bagaimana mobilitasnya,” tutur Tisna Umaran.
Peran satgas di tingkat bawah, kata sekda, tentunya bukan hanya mendata ketika ada warganya yang terkonfirmasi positif. Melainkan ikut mengawasi, saat warga tersebut melakukan isolasi mandiri.
Bagi orang yang sudah terpapar namun tidak bergejala (OTG), imbuh dia, sebaiknya melakukan isolasi mandiri. Karena tempat isolasi di rumah sakit, maupun yang disediakan di BLK (Balai Latihan Kerja) Baleendah tentu memiliki keterbatasan daya tampung.
“Nah, saat isolasi mandiri ini siapa yang mengawasi? Tidak mungkin nakes (tenaga kesehatan) bisa memantau secara penuh. Selain menangani pasien di tempat isolasi yang kita sediakan, mereka saat ini juga dihadapkan dengan berjalannya program vaksinasi. Tentu personil akan semakin terbatas. Jadi selain kedisiplinan warga yang tengah melakukan isolasi mandiri, juga diperlukan pengawasan dari orang di sekitarnya, yaitu pemerintah di tingkat paling bawah,” tutup Tisna.***
