SOREANG, Balebandung.com – Sebagai mitra pemerintah daerah, Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bandung dituntut untuk turut andil dalam percepatan program vaksinasi.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna pada acara Pencanangan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, di Gedung Dewi Sartika, Selasa (21/9/21).
“Saat ini Alhamdulillah, Kabupaten Bandung mendapat distribusi vaksin sebanyak hampir 550 ribu dosis. Sehingga saya minta kepada para kader PKK, para camat, terutama bagi desa yang akan melaksanakan pilkades, untuk menjadikan vaksinasi ini sebagai program prioritas,” ungkap Bupati Dadang Supriatna.
Bupati Bandung meminta, kader PKK berperan aktif membantu dan memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi, hingga ke tingkat RT dan RW.
“Silakan Pak Camat berkordinasi dengan Dinkes (Dinas Kesehatan), bagi pelajar SMP dan SMA sudah bisa mulai divaksin. Saya harap 550 ribu dosis vaksin ini bisa selesai selambat-lambatnya selama 2 minggu,” ucapnya.
Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut, juga meminta kader PKK untuk mensosialisasikan tiga program Muatan Lokal (Mulok) di Kabupaten Bandung. Selain mendapatkan vaksin, tuturnya, para pelajar diwajibkan mengikuti ketiga ekstrakurikuler mulok tersebut.
“Yang pertama siswa-siswi diwajibkan belajar P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Yang kedua, belajar Bahasa Sunda dan budaya Sunda. Serta yang ketiga anak-anak kita harus mendalami pendidikan keagamaan di masing-masing sekolah,” sebut Kang DS.
Selain itu Kang DS menuturkan, Pemkab Bandung akan memberikan insentif kepada guru ngaji. Ustadz dan ustadzah akan ditempatkan untuk mengajar di sekolah-sekolah, sesuai dengan domisilinya masing-masing.
“Kemarin sudah dibuat Perbup (Peraturan Bupati) no 51 tahun 2021 tentang Insentif Guru Ngaji. Setelah melakukan konsolidasi dengan kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) maka nomenklaturnya akan kita rubah. Perbup tentang insentif guru ngaji akan diganti dengan Perbup tentang Pendidikan Keagamaan,” imbuh Kang DS.
Ia juga mengutarakan keinginannya, agar para kader PKK mendapat perhatian khusus dari Pemkab Bandung. Bentuk perhatian khusus tersebut, antara lain dengan memberikan insentif dan mendaftarkan para kader PKK sebagai peserta BPJS Kesehatan.***
