SOREANG – Perwakilan Sekretariat Militer (Setmil) H.Erwan Hartono, S.M menyatakan pemerintah pusat menilai Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, M.Ipol layak memperoleh Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan di bidang Keluarga Berencana (KB). Hal itu ia lontarkan mengingat kepedulian Bupati Bandung yang sangat tinggi untuk mensukseskan kembali program ini di Kabupaten Bandung.
Erwan mengatakan gagasan Bupati Bandung mengkampanyekan KB melalui media televisi nasional, jadi salah satu faktor dirinya pantas untuk diusulkan memperoleh tanda kehormatan dari presiden. Sebab menurutnya Program KB saat ini tidak sesukses pada zaman orde baru.
“Keinginan Pak Bupati untuk menyisipkan Program KB di setiap TV nasional itu sangat bagus. Karena televisi masih menjadi media dengan penonton terbanyak dan mengena di hati masyarakat,” ungkap Erwan saat bertemu Bupati Dadang Naser di rumah dinasnya di Soreang, Kamis (19/5/16).
Pada kesempatan itu Erwan menjelaskan salah satu tugas pokok dari Setmil RI ini adalah memberikan dukungan teknis administrasi kepada presiden untuk memberikan tanda kehormatan diantaranya kepada masyarakat, pejabat, kepala daerah, perorangan dan kelompok.
Untuk seorang kepala daerah, terang Erwan, dia harus mampu menggerakkan masyarakat dalam bidang-bidang apapun, termasuk program KB, yang akan berdampak pada kesejahteraan warganya. “Kedatangan kami di Kabupaten Bandung ini selain akan memverifikasi data-data secara administrasi, kami juga akan langsung melihat ke lapangan untuk memastikan kinerja bupati dan jajarannya,” jelasnya.
Bupati Dadang Naser mengatakan dari sejumlah misi yang diarahkan dalam kebijakannya, pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui penataan kependudukan dan Program KB masih jadi prioritas yang harus terus ditingkatkan. Sebab kata bupati untuk menentukan keberhasilan pembangunan di daerahnya, perlu ditunjang oleh SDM yang terampil dan berkualitas.
“Kesejahteraan masyarakat berawal dari keluarga. Untuk membentuk SDM yang berkualitas dalam suatu keluarga, Program KB sangat dibutuhkan,” tandas Dadang. Agar KB dapat berjaya seperti di zaman orde baru, imbuh Dadang, perlu melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, dukungan anggaran serta sosialisasi melalui media.
Untuk Kabupaten Bandung sendiri, kebijakan dukungan anggaran terhadap institusi yang bergerak dalam program nasional ini tercatat lebih dari Rp3 miliar. Dana tersebut diperuntukan bagi biaya operasional Forum Paguyuban MOP, biaya operasional Forum PIK Remaja, biaya operasional Pos KB Desa, biaya ops. Sub Pos KB, Bantuan Tenaga Penggerak Desa (TPD) serta biaya penggerakan Yandu (Pelayanan Terpadu) Sabilulungan.
Data BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Bandung mencatat sejumlah capaian prestasi dan penghargaan di bidang di Bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang pernah diraih Pemkab Bandung. Diantaranya penghargaan untuk Institusi Masyarakat (PPKBD) Tk. Nasional, KB Perusahaan Tk. Nasional, Juara Umum Harganas Tingkat Jabar, KB Pria, Pelaksanaan MDK (Mutasi Data Keluarga) serta berbagai prestasi lainnya.
