SOREANG, Balebandung.com – Untuk meningkatkan jumlah strata desa mandiri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus mendorong kapasitas kepala desa dalam program kerjasama desa.
Bupati Bandung Dadang M. Naser menilai, sinergitas Academic, Bussiness, Community, Government dan Media (ABCGM) dalam konsep pentahelix, juga bisa diterapkan di tingkat pemerintahan desa.
“Program kerjasama bisa dilakukan antar desa di dalam kecamatan, antar desa lintas kecamatan, juga dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi, pengusaha, komunitas maupun media,” ucap Bupati Bandung usai membuka acara Sosialisasi Kerjasama Desa di Grand Sunshine Hotel and Convention Soreang, Selasa (24/11/20).
Dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Bandung, tutur bupati, saat terdapat 56 strata desa mandiri, 129 strata desa maju dan 85 strata desa berkembang. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak, akselerasi peningkatan strata desa akan terwujud.
“Misalnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) kerjasama dengan pengusaha, bagaimana meningkatkan kapasitas dalam bidang usaha. Kelompok tani kerjasama dengan akademisi, bagaimana meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pertanian dan sebagainya. Termasuk bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang betul-betul bisa membantu kemajuan pembangunan di desa,” tutur bupati.
Dengan mengacu pada kemajuan pembangunan di desa lainnya, lanjut Dadang Naser, kerjasama antar desa juga bisa dilakukan. Sebagai contoh, untuk memajukan usaha pertanian masyarakat, kerjasama koperasi di Ponpes Al-Ittifaq dengan pemerintah Desa Alamendah Rancabali bisa ditiru.
“Atau desa yang sudah memiliki lapangan bola tapi rumputnya gundul, bisa belajar dari Desa Kendan Nagreg. Atau belajar dari Desa Nagrog Cicalengka yang telah juara di tingkat nasional pada ajang lomba desa, supaya di Kabupaten Bandung banyak juara nasionalnya,” lanjut Dadang.
Bupati Dadang Naser juga mengimbau kepada pihak ketiga, agar kehadiran mereka di suatu desa, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. “Kehadiran pabrik, minimarket atau usaha lainnya, harus mampu memakmurkan masyarakat lokal. Begitu pula dengan akademisi, penelitian yang dilakukan harus diiringi misalnya dengan meningkatkan teknologi di berbagai bidang,” imbuh bupati.
Sosialisasi yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung tersebut, diikuti sebanyak 270 kepala desa dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Kepala DPMD Kabupaten Bandung Tata Irawan Subandi mengemukakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada kepala desa tentang kerjasama desa, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kemudian, untuk meningkatkan pembinaan kepada desa dalam upaya penyusunan berbagai kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, juga untuk mendorong sinergitas hubungan antar desa dengan desa lainnya pada satu kecamatan maupun antar kecamatan, atau desa dengan pihak ketiga, dalam rangka menciptakan harmonisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan pedesaan,” pungkas Tata Irawan.***
