BALEBANDUNG – Persoalan data ganda anggota partai politik kerap terjadi jelang Pemilihan Umum. Kegandaan anggota bisa terjadi dalam internal partai politik maupun antar partai politik.
Dalam internal partai politik, data ganda anggota kerap memunculkan satu nama berkali-kali di satu partai yang sama. Biasanya nama yang bersangkutan akan tersebar di beberapa kecamatan dengan status sebagai pengurus di satu kecamatan, sementara di kecamatan lain tercatat sebagai anggota.
Lain halnya dalam temuan data ganda eksternal, nama seorang warga akan tercatat sebagai pengurus atau anggota di beberapa partai sekaligus. Data ganda tidak selalu terjadi akibat seorang anggota dengan sadar merelakan data dirinya untuk digandakan di satu partai yang sama atau dicomot beberapa partai yang berbeda.
Hal itu, bisa saja akibat ulah oknum yang sengaja menyebarkan data anggota yang pernah tercatat di sebuah lembaga non partai seperti dealer atau bank.
Seperti halnya terjadi pada kasus salah seorang anggota Partai Keadilan Sejahtera bernama Ahmad Mustaqim, yang merasakan imbas dari persoalan kegandaan data anggota ini. Dirinya mengaku didatangi oleh petugas KPU yang hendak melakukan verifikasi faktual akibat data KTP miliknya terdaftar di dua partai.
“Ada petugas KPU datang ke rumah untuk memastikan saya berada di anggota mana. Jelas PKS Dong..” tulisnya melalui status laman Facebook.
Mustaqim mencoba memecah rasa penasarannya dengan bertanya muasal dari kegandaan data anggotanya, dan di jawab oleh petugas KPU Kabupaten Bandung, “Bisa jadi data KTP Bapak ada di dealer motor atau Bank yang tersebar/disebarkan.”
Sama halnya dengan Mustaqim, kesemrawutan data ganda juga dirasakan oleh istri dari Pak Praja. Dalam sebuah percakapan pesan whatsapps ia mengeluhkan data istrinya yang juga diklaim partai lain. Padahal dirinya dan keluarga merupakan simpatisan PKS. “Pas verifikasi ke KPU, data istri saya ganda. Padahal kami simpatisan PKS,” tulisnya.
Temuan data ganda didapatkan dari pVenyisiran Sistem Informasi Partai Politik (SiPOL) yang menjadi prasyarat pendaftaran parpol.
Pada pendaftaran parpol peserta pemilu 2014, berdasarkan pantauan peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Daniel Zuchron, temuan data ganda bahkan masih sulit dilacak karena masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan SIPOL.
Saat ini, temuan data ganda akan diperiksa kembali secara faktual pada warga yang bersangkutan oleh KPU masing-masing kota/kabupaten. (noor/fahmi)
