SOREANG, Balebandung.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Aula Kantor DPUTR Kabupaten Bandung, Kamis (13/3/2025).
Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menjelaskan, Forum OPD ini merupakan salah satu bagian dari proses penjaringan usulan yang akan menjadi bagian penting dalam hal perumusan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Khususnya usulan di bidang infrastrukutr untuk tahun anggaran 2026 dari seluruh delegasi di 31 kecamatan karena pagu anggarannya sudah ada,” terang Zeis.
Menurutnya, Forum OPD ini juga mensinkronisasi usulah-usulan yang sudah diusung oleh delegasi berdasarkan skala prioritas.
Zeis menguraikan, skala prioritas dari DPUTR yaitu mencakup 9 isu strategis antara lain sanitasi, kerusakan jalan, kemacetan, sampah, banjir, longsor, air bersih, kesenjangan wilayah, dan ketahanan pangan.
“Dari Forum OPD ini kita akan menampung usulan-usulan tiap delegasi berdasarkan skala prioritas,” kata Zeis.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Tarya Witarsa menyatakan, dari Forum OPD ini pihaknya akan melihat bagaimana proses perencanaan pembagunan dari OPD dan pemerintah kecamatan.
Tarya menjelaskan, Forum OPD ini merupakan rangkaian dari forum sebelumnya setelah digelar musyawarah tingkat desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan (musrencam).
“Nah, kalau kita melihat dari Forum OPD ini harapan dari masyarakat yang dikumpulkan di tingkat desa dan kecamatan itu luar biasa banyaknya. Tapi tidak bisa semuanya ter-cover secara merata karena melihat kemampuan keuangan. Karena itu kita perlu skala prioritas,” papar Tarya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung ini menambahkan, program skala prioritas yang akan diusulkan tiap delegasi kecamatan di Forum OPD itu juga harus sesuai dengan pertimbangan, sosial, ekonomi, termasuk pertimbangan kebutuhan ke masyarakat.
“Komisi C DPRD Kabupaten Bandung berharap kepada DPUTR sebagai OPD pelaksana tugas dari amanah ini bisa betul-betul melaksanakan program prioritas tersebut, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang ada, serta pagu angaran yang sudah ada,” ucap Tarya.***
