SOREANG – Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 mengamanatkan pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT) pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018.
Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi Payroll Service Bank bjb dengan peserta PNS yang bertugas di UPT Dinas Pendidikan dan UPT Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Bandung di Bale Sawala Soreang, Selasa (15/8/17).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, MP., dalam sambutannya mengatakan perubahan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan menuntut Pemkab Bandung untuk adaptif dan mengambil langkah-langkah penyesuaian dan memberikan pemahaman keuangan kepada seluruh aparatur terutama yang menduduki jabatan bendahara.
“Pemkab Bandung terus berkoordinasi dengan Bank bjb dalam rangka persiapan implementasi TNT ini. Tujuannya yang paling utama untuk menghindari praktek korupsi,” ungkap Sekda.
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sebagian besar memang sudah menggunakan administrasi penggajian melalui TNT bekerjasama dengan Bank bjb. Akan tetapi untuk UPT Pendidikan dan Yankes masih menggunakan administrasi penggajian secara tunai.
“Percepatan implementasi TNT ini untuk menghindari korupsi, dan juga bendahara yang bertugas tidak beresiko dalam segi keamanan pada saat pengambilan di bank,” kata Sofian.
Asisten Ekjah, H. Marlan, S.Ip., M.Si. menambahkan implementasi TNT memiliki beberapa kelebihan dalam penghematan anggaran. “Transaksi Non Tunai akan menghemat dari sisi anggaran karena uang yang beredar jadi sedikit. Kalau semua PNS bertransaksi tunai, maka bisa dibayangkan anggaran yang harus keluar setiap bulannya,” kata Marlan.
Selain itu, imbuh Marlan, TNT bermanfaat untuk memberikan pembelajaran kepada PNS untuk menabung. Lain halnya dengan uang tunai yang biasanya akan cepat habis.
“Dari sisi keamanan juga lebih terjamin, bendahara tidak akan menanggung resiko dan terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan,” imbuhnya.
Apabila per tanggal 1 Januari 2018 masih ada unit kerja yang melakukan pembayaran gaji secara tunai, maka kata Marlan mungkin nanti akan mendapatkan sanksi.
Keuntungan lain dengan TNT ini, bendahara maupun atasan langsung bisa mengontrol pengeluaran bawahannya, salah satunya berkaitan dengan masalah kredit.
“Saya harap bendahara maupun atasannya lebih berhati-hati pada saat memberikan rekomendasi berkaitan dengan masalah kredit,” ucapnya.
