SOREANG,balebandung.com – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung H. Marlan mengikuti kegiatan rakor (rapat koordinasi) secara nasional dalam pengendalian inflasi, khususnya di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Pelaksanaan rakor itu melalui zoom meeting yang dilaksanakan di Command Center Soreang, Senin (26/12/2022).
“Intinya inflasi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung masih terkendali. Kita informasinya masih di 5,3 inflasinya,” kata Marlan di Soreang.
Marlan mengatakan dalam hal penyerapan anggaran Kabupaten Bandung di Jawa Barat, termasuk yang terbaik. “Kemudian untuk pendapatan juga Jawa Barat tertinggi, karena untuk kabupaten tidak terlihat secara jelas. Kemudian intinya bahwa, Pak Mendagri mengharapkan pemerintah daerah untuk selalu melakukan pantauan atau monitoring ke pasar untuk stabilitas harga,” kata Marlan.
Karena dikhawatirkan menjelang Tahun Baru 2023, kata Marlan, dikhawatirkan akan ada kenaikan harga dari berbagai komoditas yang cukup signifikan. “Saat ini sudah ada kenaikan harga, terutama untuk telur dan ayam ras sudah ada kenaikan antara 5 sampai 7 persen,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah mengoptimalkan BTT (belanja tidak terduga) untuk mengoptimalisasi dan mengendalikan inflasi daerah. “Kita sudah melakukan hal itu. Dan yang terkahir, dalam rangka tahun baru juga agar bersama-sama dengan Forkopimda melakukan monitoring sekaligus juga untuk mencegah terjadinya kerumunan massa. Termasuk penggunakan petasan dan lain-lain, yang dikhawatirkan bisa terjadi insiden,” katanya.
Marlan mengatakan inflasi daerah sangat dipengaruhi oleh suplai dan diman. “Sekarang ini, yang saya lihat ada persoalan di distribusi karena cuaca, kenaikan BBM dan lain-lain. Ini pemicu terjadinya kenaikan harga,” katanya.
Tadi, lanjut Marlan, sudah disampaikan bahwa pemerintah daerah untuk Subsidi BBM itu diarahkan ke angkutan barang. “Bukan ke angkutan orang. Itu yang diharapkan, sehingga diharapkan dengan adanya subsidi untuk angkutan barang akan mengurangi biaya produksi. Otomatis akan mengurangi harga atau penurunan harga. Itu yang disampaikan Pak Mendagri saat monitoring dan evaluasi inflasi di tahun 2022,” ucapnya.
Marlan mengungkapkan di sejumlah OPD ada anggaran untuk pengendalian inflasi daerah, di antaranya untuk pengadaan beras cadangan pemerintah, kemudian operasi pasar murah.
“Itu ada di masing-masing perangkat daerah. Hanya kita momen-momennya saja yang pas nanti. Kenaikan inflasi itu dihari-hari besar keagamaan, termasuk di hari libur nasional. Ini perlu disinkronisasikan, dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah. Termasuk monitoring harga-harga kebutuhan di pasar dan juga pasokan dari petani ke pasar,” katanya.
Marlan berharap dengan adanya BUMD baru (agro) juga bisa memberikan dampak karena mereka akan menjadi obtaker pertanian agro, yang intinya nanti akan memberikan dampak terhadap harga-harga kebutuhan masyarakat.***
