JAKARTA, balebandung.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mencatat prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai Pelaksana Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) Terbaik Tingkat Provinsi.
Penghargaan diterima di acara Diseminasi Nasional Hasil PK-25 yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa 26 November 2025.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti yang menerima penghargaan mewakili Gubernur Jawa Barat, menyatakan capaian ini merupakan buah kerja sama seluruh jajaran.
“Penghargaan ini adalah apresiasi atas kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kader di lapangan. Keakuratan dan kelengkapan data keluarga adalah fondasi yang sangat vital untuk menyusun program pembangunan dan intervensi kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam menguatkan ketahanan keluarga,” kata Siska di Bandung, Rabu 3 Desember 2025.
Data BPS Provinsi Jawa Barat per 2024 mencatat ada sekitar 12,8 juta keluarga di Jawa Barat. Pemutakhiran data PK-25 yang mencakup 27 indikator keluarga tersebut menjadi basis perencanaan program seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga intervensi stunting.
Acara yang digelar secara hybrid di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan.
1 dari 4 Keluarga Indonesia “Fatherless”
Dalam sambutannya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengungkap temuan krusial dari PK-2025. Hasilnya, satu dari empat keluarga di Indonesia (25 persen) berada dalam kondisi fatherless, di mana figur ayah tidak terlibat optimal dalam pengasuhan anak.
“Kondisi ini berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara psikologis, sosial, maupun prestasi akademik. Angka ini lebih tinggi di wilayah perdesaan, tertinggi di Papua Pegunungan, dan terendah di Bali. Fenomena ini juga meningkat pada keluarga dengan ayah perantau dan kepala keluarga yang tidak bekerja,” papar Wihaji.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya data PK-25 sebagai pondasi perumusan kebijakan pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan. Selain itu, Menko PMK menegaskan pentingnya penggunaan data akurat dan teknologi dalam penanggulangan stunting. Menko menyampaikan kebijakan penanggulangan stunting harus berbasis data presisi dan melibatkan kolaborasi lintas sektoral.
Pratikno menjelaskan data yang akurat dan terintegrasi adalah kunci untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. Teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning dapat mengolah data besar dan kompleks secara efektif.
“Data bukan hanya tentang masalah saat ini, tetapi juga melacak penyebab masalah dan efektivitas intervensi. Selain itu, data yang terintegrasi memudahkan pemantauan masalah stunting dan penyesuaian kebijakan secara real time,” ungkap Pratikno.
Menurutnya, pendekatan presisi dalam penanganan stunting memungkinkan pemberian intervensi yang lebih tepat sesuai kebutuhan individu. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan ‘precision nutrition’ untuk memperhitungkan pola makan anak dan kebutuhan gizinya. ***
