SOREANG – Dalam hal penanganan masalah kesenjangan sosial, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus berupaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data Dinas Sosial, dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3,6 juta jiwa, pada tahun 2016 angka kemiskinan mencapai 7,6%, kemudian menjadi 7,3% ada tahun 2017, dan sampai saat ini pada Nopember tahun 2018, terus turun hingga 6,7%. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan Kabupaten Bandung.
Untuk pertama kalinya di Indonesia, Pemkab Bandung menjadi pelopor integrasi aplikasi Program Perlindungan Sosial (PPS) dan penanggulangan kemiskinan, yang dimotori SLRT Sabilulungan.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementrian Sosial RI Pepen Nazaruddin mengatakan, aplikasi tersebut adalah kolaborasi SLRT dengan sistem informasi kesejahteraan sosial- Next generation.
“SLRT Sabilulungan ini menjadi pelopor integrasi PPS dengan penanggulangan kemiskinan, yang pertama di Indonesia. Saya sangat bangga, karena Pemkab Bandung ini terus berinovasi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ungkap Pepen pada acara Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial), di Convention Hall Hotel Sutan Raja Soreang, Senin (12/11/18).
Dia menyebutkan lebih dari 60 SLRT se Indonesia yang sudah terbentuk sebelumnya, SLRT Sabilulungan dinilai paling cepat mengalami progres kemajuan dalam hal penanganan kemiskinan.
“Walau jadi yang paling muda pembentukkannya, SLRT Sabilulungan ini punya progres cepat. Kerja bersama, solid, profesional dan semua bisa terakses oleh SLRT dalam segala hal penanganan kemiskinan,” ucap Pepen.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Nina Setiana menjelaskan, melalui integrasi aplikasi tersebut, pihaknya bersama SLRT Sabilulungan akan lebih cepat dan akurat dalam memberikan pelayanan kepada warga miskin dan rentan miskin.
“Dengan integrasi ini, tidak akan ada lagi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang salah sasaran. Tentunya dengan kesigapan seluruh jajaran Pemkab Bandung termasuk para fasilitatornya yang sangat kritis menanggapi laporan dari warga. Dalam aplikasi ini, usernya adalah fasilitator,” terang Nina.
Dia mengatakan, dorongan dan dukungan kepala daerah dalam hal mengentaskan kemiskinan sudah sangat maksimal. Menurutnya, Bupati Bandung memang memiliki komitmen luar biasa untuk melakukan upaya percepatan pelayanan bagi warga miskin dan rentan miskin.
“Di antara ratusan daerah pelaksanan program layanan sosial satu pintu di Indonesia, ya hanya Pemkab Bandung sebagai satu-satunya Kabupaten yang memiliki Perda (Peraturan Daerah) SLRT,” kata Nina bangga.
Selain Perda SLRT yang saat ini menjadi pedoman, imbuh Nina, sebanyak 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung telah memiliki Puskesos, supaya penanganan lebih dekat.
“Saya apresiasi untuk Manajer SLRT Bu Nia Nindhiawati, karena sudah membina para fasilitator di tingkat Kecamatan dan pendampingan Puskesos di tingkat desa. Mudah-mudahan dengan dukungan gedung Sekretariat SLRT yang akan dibangun, kita bisa pacu akselerasi pelayanan bagi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung,” pungkasnya. ***
