CIMAUNG – Kepala Staf Kepresidenan RI Purnawirawan Jenderal TNI Moeldoko menilai keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini sangat diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme yang merongrong bangsa.
Namun dirinya enggan berkomentar banyak mengenai polemik besaran gaji pemimpin, pejabat, dan pegawai BPIP yang mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
“BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa badan itu (BPIP) sangat diperlukan. Jadi, jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab,” ungkap Moeldoko di sela-sela panen kopi di Gunung Puntang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Selasa (29/5/18).
Moeldoko menjelaskan, strategisnya BPIP ini karena lembaga ini dipandang mampu melakukan pengarustamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi. Bahkan pihaknya pun sempat membicarakan upaya pengarustamaan Pancasila ini dengan baik melalui media.
“Saya beberapa kali rapat dengan Tim BPIP untuk mengarusutamakan ini agar lancar. Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik. Justru saya selaku Kepala Staf Kepresidenan, berusaha beberapa kali pertemuan dengan Pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarusutamakan Pancasila ini,” kata dia.
Terkait adanya pemimpin perguruan tinggi diduga menyebarkan radikalisme di kampus, Moeldoko menyatakan bahwa radikalisme tidak boleh berkembang, apalagi di lingkungan kampus.
“Berbahaya (radikalisme menyebar di kampus). Para mahasiswa ini calon pemimpin masa depan. Kalau dia (mahasiswa) dari awal sudah tersusupi kena paham-paham seperti itu, bahaya negara ini. Kalau ada pimpinan perguruan tinggi yang menyebarkan radikalisme, ya tindak tegas,” tandas Moeldoko.
Seperti diketahui, belakangan ini muncul polemik dari kalangan elit yang mempersoalkan tentang besaran gaji BPIP setelah penandatanganan Perpres Nomor 42/218 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Salah satunya yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengkritik soal besaran gaji tersebut.
Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari laman setneg.go.id, diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri mencapai Rp 112.548.000 per bulan. Sedangkan jajaran anggota dewan pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulannya.
Kemudian, untuk besaran gaji Ketua BPIP yang dijabat Yudi Latif memperoleh Rp 76.500.000, wakil ketua (Rp 63.750.000), deputi (Rp 51.000.000), dan staf khusus BPIP sebesar Rp 36.500.000. Dalam perpres tersebut juga mengatur biaya perjalanan dinas bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. ***
