SOREANG – Sebagai upaya peningkatan kapasitas kader Kampung Keluarga Berencana (KB) Sabilulungan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung menggelar orientasi di Hotel Antik Soreang, Kamis (7/12/17).
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung H.Hendi Aryadi Purwanto, SH.,M.Si mengatakan, hadirnya Kampung KB Sabilulungan ini harus ditunjang juga dengan kesiapan kader yang secara langsung melakukan pelayanan pada masyarakat.
“Untuk memantapkan pelayanan di Kampung KB Sabilulungan, kami mengelar kegiatan orentasi dan pembinaan, dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi, nanti kehadiran Kampung KB bisa maksimal untuk pelayanan masyarakat,” ungkap Kepala DP2KBP3A di hadapan puluhan peserta.
Menurutnya, Kampung KB Sabilulungan ini dituntut mempunyai beberapa kelompok kegiatan seperti, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) atau yang akrab dikenal Tribina.
Selain itu, imbuh Hendi, Kampung KB juga ditekankan memiliki kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) di mana ada uang yang bergerak dalam peningkatan perekonomian keluarga.
“Kelompok-kelompok yang disyaratkan dalam Kampung KB ini memiliki peran penting dalam perjalanan Kampung KB itu sendiri, di mana kesemuanya tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan,” terangnya.
Hendi juga menyatakan, jika keberadaan dan posisi kader sangat penting dalam keberhasilan program KB di mana menurutnya seorang kader KB membantu pelaksanaan program Kampung KB maupun lainya yang ada di desa.
“Meskipun seorang kader bekerja secara sukarela, namun dituntut memiliki inovasi dan kreatif. Selain itu, sebagai kader KB kita juga harus selalu ramah dan menghargai orang lain, mampu berkomunikasi, saling mengayomi dan mengedepakan toleransi,” tandasnya.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan DP2KBP3A Kab Bandung, Nunung Nuraini, S.Pd.,M.Si menambahkan, pemberian orientasi pendidikan kependudukan kepada para kader Kampung KB Sabilulungan ini ditujukan agar dapat bersinergi dan mendukung program-program dengan lintas sektoral.
“Para kader harus bisa bersinergi dengan lintas sektoral seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lainnya. Contoh, jika di Kampung KB akses pendidikan rendah, maka Disdik harus terjun langsung, lalu jika penduduk terkendala fasilitas kesehatan, maka Dinkes juga bertanggung jawab melakukan pelayanan,” urai Nunung.
Dengan sasaran daerah tertinggal, daerah pinggiran, dan daerah dengan akses pendidikan dan kesehatan rendah, sebut Nunung, maka Program Kampung KB d diharapkan dalam waktu tiga hingga lima tahun bisa sejajar dengan kampung/daerah yang lain. Para kader Kampung KB menurutnya akan mendapatkan pemahaman yang sama mengenai program lintas sektoral yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah tersebut.
Turut hadir selaku narasumber orientasi H.M. Hairun, SH,MH, BKKN Provinsi Jawa Barat, R, Sunjana,S.Sos, Asep M. Ridwan, SE, Dra Ida Farida,MM, Pakar KB Drs. H. Rukman Heryana, MM dan Drs. Supriatna. [pariwara]
