SOREANG – Jelang sepekan hadapi Lomba Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2016 yang akan berlangsung pada 29 Nopember mendatang, Pemerintah Kabupaten Bandung mengoptimalkan segala persiapan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Tidak hanya Rakor, peninjauan pada beberapa lokus (lokasi fokus) penilaian pun sudah dilakukan oleh Tim Pembina FKBS (Forum Kabupaten Bandung Sehat). Tim yang terdiri dari 18 OPD tersebut bersama Polres Bandung secara tersebar meninjau langsung berbagai kesiapan sarana prasarana kegiatan di beberapa lokus yang sudah ditentukan.
Selaku Pembina Kabupaten Bandung Sehat, Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, M.Ip memerintahkan seluruh OPD untuk ikut berkontribusi pada moment tersebut. Menurut Bupati, lomba Kabupaten Sehat bisa dijadikan media perbaikan dan pembenahan kinerja OPD dalam berbagai aspek.
“Khusus pada moment ini, OPD dapat mengevaluasi kinerjanya dalam meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung,” ucap Dadang Naser dirilis Humas Pemkab Bandung, Kamis (24/11/16).
Dadang menjelaskan kemajuan pembangunan di suatu negara tolak ukurnya sekarang adalah SDGs (Sustainable Development Goals). SDGs merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Salah satu tujuan dari SDGs ini adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat.
Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, dibutuhkan prilaku masyarakat yang dapat menjaga sanitasi lingkungannya. Dan aspek sanitasi ini menjadi salah satu indikator penilaian Kabupaten Sehat.
Saat ini, kata Dadang, aspek sanitasi memang menjadi salah satu indikator penilaian. Tapi bukan berarti OPD lainnya tidak mendukung kinerja OPD terkait. “Jangan karena sanitasi ada di bidang OPD tertentu, OPD lainnya tidak peduli dan tidak ikut berkontribusi. Sebagai tim, koordinasi, dukungan dan kerjasama OPD lainnya sangat dibutuhkan dalam moment ini” tandasnya.
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung, Marlan, S.Ip, M.Si menjelaskan kegiatan Kabupaten/Kota Sehat mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
Marlan mengatakan pada tahun 2016 Kabupaten Bandung akan mendapat pembinaan untuk mempersiapkan Kabupaten mengikuti verifikasi nasional pada tahun 2017. Saat ini Pemkab Bandung baru bisa mengikuti empat tatanan saja dari sembilan kriteria tatanan yang ditentukan.
“Nanti di tahun 2018, kita akan menambah dua tatanan lagi yakni di tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat dan Kawasan Tata Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi. Sehingga OPD yang terlibat dalam kegiatan ini pun otomatis akan bertambah. Saya berharap, persiapan OPD pun harus lebih maksimal lagi dalam melakukan kegiatan pembangunan Kabupaten Sehat jelang 2018 nanti,” terang Marlan.
Ia mengungkapkan, pada 29 Nopember mendatang Pemkab Bandung sudah mempersiapkan baik kelengkapan administrasi dan regulasi program-program kegiatan maupun lokus sesuai tatanan yang dipilih. “Kita akan menghadirkan Tim Pembina dan FKBS di tempat masing-masing Sekretariat Kabupaten Sehat pada waktunya nanti,” kata dia. Pada Rakor tersebut, terungkap pula upaya penertiban Pemkab Bandung terhadap bangunan liar dan para Pedagan Kaki Lima (PKL) di beberapa lokus penilaian.
Kasubag Program Kantor Satuan Polisi (Satpol) Kabupaten Bandung, Tatang Sofyan S.Sos, mengatakan untuk mendukung FKBS, pihaknya sudah melakukan penertiban di beberapa lokus penilaian, diantaranya penataan di Pasar Sehat Cilokotot dan pengamanan Pasar Tumpah di Pameuntasan Margaasih.
Saat ini, kata Tatang, Pemkab Bandung melakukan upaya penertiban PKL pada jalur-jalur yang akan dilalui Tim Penilai Provinsi Jabar, seperti di Kecamatan Soreang, Cangkuang dan Banjaran, “Termasuk penataan pedagang di Jl.Raya.Al-Fathu Soreang,” imbuhnya.
Kendati demikian, menurut Tatang penertiban PKL dan bangunan liar ini tidak hanya dilakukan menjelang persiapan lomba FKBS saja. “Jauh sebelumnya, kami sudah melakukan sosialisasi, peringatan dan memberikan Surat Peringatan (SP) terhadap para pemilik bangunan liar dimanapun mereka berada yang dianggap telah melanggar tata tertib di jalanan,” tandasnya.
