SOREANG – Para petugas pelaksana pemutakhiran data pemilih di Kab Bandung, diminta untuk bekerja cermat, profesional dan taat azas. Selain itu, partisipasi aktif wargapun menentukan zero accident dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pilgub Jabar 2018.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab Bandung Hedi Ardia saat memberikan arahan pada kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Desa yang digelar KPU Kab Bandung di Sutan Raja, Soreang, Kamis (11/1/18).
“Hak pilih warga dalam kontek kenegaraan merupakan hak warga negara yang dijamin penuh oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, apabila hak pilih warga negara tidak dapat diberikan, maka penyelenggara pemilu telah melanggar konstitusi dan undang-undang tersebut,” tandas Hedi.
Menurutnya permasalahan data pemilih merupakan isu klasik yang selalu terjadi dalam setiap perhelatan demokrasi elektoral terjadi baik level nasional, provinsi hingga kabupaten. Sebab faktor pemicunya tidaklah tunggal, bisa disebabkan karena sistem administrasi kependudukan hingga kesadaran warga dalam melakukan pemutakhiran data.
Penyelenggara pemilu pun belum menemukan solusi ampuh untuk meminimalisir persoalan tersebut. Meski begitu, semua sepakat bahwa partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Dengan kata lain, negara itu akan semakin demokratis apabila tingkat partisipasi warganya semakin tinggi.
Karena negara telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan hak pilih, maka untuk menjalankannya para petugas pemutakhiran data pemilih dalam praktiknya haruslah mematuhi empat prinsip yakni umum, setara, rahasia dan langsung.
“Sekadar gambaran, pemilih di Jawa Barat itu mencapai 33 juta orang dengan dua juta pemilih diantaranya masih belum terekam KTP-elektronik (KTP-el). Sedangkan di Kabupaten Bandung itu masih ada 107.000 belum terekam e-KTP,” sebutnya.
Ketua KPU Kab Bandung Agus Hasbi Noor menanggapi data pemilih yang akurat itu penting untuk perencanaan logistik, TPS dan anggaran. Oleh karena itu, jelas Agus, melalui kegiatan Bimtek tersebut pihaknya akan melakukan karantina selama dua hari agar mereka memahami cara entri data yang valid.
“Ketika di lapangan nanti, kami minta petugas pemutakhiran data pemilih ini tidak asal-asalan dalam menginput data. Misalkan tidak pernah ke lapangan, tapi cukup dengan asal mengisi saja. Jelas ini akan menjadi masalah sehingga data menjadi tidak akurat,” kata dia.
KPU Kab Bandung menargetkan untuk zero DPTb (nol daftar pemilih tambahan) sehingga pihaknya akan berupaya keras untuk menghindari terjadinya pemilih yang tidak tercantum dalam DPT. Untuk itu, petugas di PPK, PPS dan PPDP harus mengedepankan selalu azas keadilan, akurat, legalitas, tepat waktu dan berkesinambungan.
Karena ada kemungkinan data pemilih pada Pilgub Jabar 2018 akan menjadi dasar bagi Pemilu 2019 sehingga penyelenggara pemilu tidak akan kembali melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih.
“Pada 20 Januari 2018, KPU mulai dari pusat hingga daerah akan melaksanakan coklit serentak dengan target satu juta rumah. Semua komisioner diwajibkan turun,” tandasnya.[]
