BANDUNG – Pengadaan logistik pemilu, baik Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019, perlu mendapat perhatian khusus karena terkait kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.
“Apalagi pilgub akan berlangsung sekitar 79 hari lagi, dan itu bukan waktu yang lama, sehingga perlu memanfaatkan waktu secara maksimal,” tandas Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, saat membuka Bimbingan Teknis Pelaksanaan e-Procurement (SIRUP dan e-Tendering) Pengadaan Logistik Pemilu 2019 dan Rapat Koordinasi Alokasi Kebutuhan Logistik Pemilu 2018 di Hotel Amarossa Bandung, Senin (9/4/18) malam.
Menurut Yayat, perencanaan dinilai penting dalam menyertai proses pengadaan logistik. “Perencanaan dan persiapan harus terus diperbaiki, terutama untuk meminimalkan kekeliruan,” kata dia.
Terkait e-Procurement dan e-Tendering, disebut Yayat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain proses sederhana dan kita bisa mengalihkan tenaga serta pikiran ke pekerjaan lain.
“Kita bisa fokus pada persiapan tahapan lainnya atau juga bisa menghindari fitnah,” ujarnya. Ia pun mengingatkan beberapa hal yang perlu diwaspadai seperti keterlambatan proses pengadaan dan distribusi sehingga perlu koordinasi yang intensif antar-pihak terkait.
Pada saat yang sama, Komisioner Divisi Hukum dan Logistik, Agus Rustandi mengingatkan jajaran logistik bersiap maraton karena tahapan-tahapan lain sudah berjalan.
“Namun perlu saya ingatkan agar proses pengadaan sesuai dengan prosedur dan kaidah yang berlaku agar menunjang akuntabilitas dan transparansi,” tukasnya.
Agus juga berharap jajaran KPU Kabupaten/Kota memperhatikan empat hal penting sebelum proses pengadaan, yakni identifikasi jenis dan jumlah kebutuhan logistik, identifikasi badan penyelenggara, identifikasi peserta, dan identifikasi jumlah pemilih.
Penegasan Agus dikuatkan Komisioner Divisi Perencanaan dan Data, Ferdhiman Bariguna, yang juga mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu di Jawa Barat untuk mempersiapkan perubahan RKB (Rencana Kebutuhan Biaya), mempersiapkan jadwal logistik agar tidak terlambat, dan penyusunan alokasi kebutuhan yang akurat.
Sementara itu, Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman mengingatkan perlunya kesiapan jaringan untuk mengakses e-katalog, rekrutmen tenaga pembantu logistik, serta antisipasi kejadian gagal lelang. []
