SOREANG, balebandung.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki mengatakan meski postur RAPBD 2026 masih dalam kondisi efisiensi, namun pihaknya menekankan agar Pemkab Bandung untuk tetap memprioritaskan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Gerakan penghematan anggaran ini hendaknya jangan sampai mengurangi porsi belanja pelayanan dasar yang mengikat, karena bisa berdampak pada ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah daerah,” kata Hailuki, Sabtu (15/11/2025).
Dalam rapat pembahasan RAPBD 2026, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mengajukan kepada Badan Anggaran (Bangar) terkait efisiensi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (tukin) ASN Pemkab Bandung.
“Soal tukin yang dikurangi juga yang tidak kalah penting, agar bagaimana pemda bisa tetap menjaga spirit etos kerja ASN karena adanya pengurangan TPP di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” imbuh Luki.
Maka dari itu pihaknya menyarankan pengurangan TPP jangan terlalu besar, agar motivasi kerja ASN tetap terjaga dibarengi dengan reward and punishment yang sepadan.
Begitu pula kaitan berkurangnya Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk meringankan beban fiskal negara, maka harus didorong berbagai kreasi inovasi untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik dengan pola Public Private Partnership (PPP) dalam berbagai sektor.
Misalnya dalam hal pengelolaan sampah dan pelayanan kesehatan harus didorong skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang profesional dengan sektor privat, agar menghadirkan pelayanan publik yang memuaskan (excellent public services)
“Skema PPP dan KSO ini diharapkan dapat menghasilkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucap Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung ini.***
