SOREANG, Balebandung.com – Dalam upaya meningkatkan ekonomi daerah, Pemkab Bandung menggelar Forum Group Discussion (FGD) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sahid Sunshine Hotel Soreang, beberapa waktu lalu.
FGD dimaksudkan untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dan merumuskan formulasi pemberdayaan usaha. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung tersebut, dilakukan dalam upaya memperoleh data dan informasi mengenai peta potensi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.
“Dalam giat ini, kita akan mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha, agar siap bermitra dengan Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN),” terang Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Yudhi Haryanto, SH, SP1.
Yudhi menjelaskan, UMKM merupakan kegiatan usaha yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, karena mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam proses pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat dan berperan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
Menyikapi hal itu, kata Yudhi, pihaknya memberikan perhatian dengan cara mendukung, memberikan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya pada kelompok usaha ekonomi rakyat tersebut. Namun tak dapat dipungkiri masih ada permasalahan internal dan eksternal dalam unit kegiatan ekonomi rakyat tersebut.
“Sehingga pelaku UMKM perlu diberdayakan melalui penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangnya,” tandasnya.
Pada kesempatan itu pula Yudhi memaparkan, di Kabupaten Bandung ada sekitar 10 ribu orang yang bergerak dalam berbagai usaha. Pihaknya berkeinginan untuk mewujudkan Koperasi dan UMKM menjadi maju dan makin berdaya saing.
Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat, daerah dan seluruh stakeholder. Salah satunya dengan cara terbuka dengan PMA maupun PMDN.
“Kita dorong UMKM untuk lebih maju dan harus siap menerima penanaman modal untuk mempercepat pembangunan. Tentu dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi UMKM dan koperasi, di tengah persaingan menghadapi dinamika globalisasi ekonomi dunia,” ujarnya.
Dia mengatakan, dengan kehadiran PMA/PMDN harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen masyarakat. Baik bagi angkatan kerja maupun bagi pelaku ekonomi lokal.
“Diantaranya yaitu melalui kontribusi langsung terhadap pemberdayaan pelaku UMKM dan koperasi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kewirausahaan dan perekonomian Kabupaten Bandung,” sebutnya.
Kemudahan dan kepastian berusaha serta kreatifitas para pelaku ekonomi lokal, yang menjadi kolaborasi efektif dalam pertumbuhan investasi, meningkat cukup signifikan. Hal itu menurut Yudhi karena adanya dukungan iklim investasi yang kondusif.
“Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Pemkab Bandung, realisasi investasi Kabupaten Bandung pada tahun 2018 mencapai Rp. 16, 8 triliun. Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang ada di angka Rp. 10,9 Triliun,” terang Yudhi.
Dia pun berharap, kolaborasi efektif antara pelaku usaha dan pemerintah tersebut, akan menjadi modal penting untuk lebih meningkatkan iklim investasi. Hal itu dibutuhkan demi terciptanya ekonomi Kabupaten Bandung yang lebih baik, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya berterimakasih pada pelaku usaha dan semua pihak, yang berperan aktif melakukan pembangunan dan menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Bandung. Semoga upaya kita dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat tercapai,” ucap Yudhi.***
