BANDUNG, Balebandung.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong digitalisasi pengelolaan koperasi peternak sapi perah di Jawa Barat untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas penggunaan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) di seluruh koperasi peternak sapi perah di Jawa Barat. Melalui sistem digital tersebut, aktivitas usaha peternak dapat tercatat secara lebih terintegrasi sehingga berpotensi menjadi dasar penilaian kelayakan pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan, saat ini baru satu dari 16 koperasi peternak sapi perah di Jawa Barat yang telah menjalankan operasional berbasis digital ERP. Karena itu, OJK bersama mitra strategis mendorong pemanfaatan teknologi tersebut agar menjangkau seluruh koperasi.
“Tahun ini OJK bersama mitra strategis akan mengembangkan ekosistem digital peternakan sapi perah di Jawa Barat. Saat ini baru satu dari 16 koperasi peternak sapi perah yang menjalankan operasionalnya berbasis digital Enterprise Resource Planning (ERP). Kita mau aplikasi ERP ini digunakan di seluruh koperasi di Jawa Barat,” ujar Darwisman.
Pengembangan ekosistem digital tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Peternakan Sapi Perah Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jumat (6/11/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Darwisman.
Melalui aplikasi ERP, koperasi akan mencatat berbagai data usaha peternakan, mulai dari produksi susu harian, jumlah sapi perah, hingga pendapatan peternak dari penjualan susu. Data tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan perusahaan pemeringkat kredit alternatif (PKA) untuk membantu proses penilaian kelayakan pembiayaan.
Ekosistem ini juga dirancang melibatkan industri perbankan, asuransi, dan penyedia teknologi agar aktivitas usaha peternak semakin terhubung dengan layanan keuangan formal.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menilai pemanfaatan data digital dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha peternakan.
“Jabar memiliki basis ekonomi besar, tetapi kredit dan aset perbankan belum sebanding dengan potensinya. Inklusi Jawa Barat sudah kuat, sementara literasi masih tertinggal dari nasional. Untuk itu, pembangunan ekosistem digitalisasi peternakan sapi perah Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan finansial (financial wellbeing) masyarakat umumnya dan peternak khususnya,” ujar Adi.
Menurut Darwisman, pengembangan komoditas sapi perah telah menjadi salah satu perhatian OJK bersama para pemangku kepentingan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sejak 2025. Program tersebut kemudian dilanjutkan dengan penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas usaha dan akses keuangan peternak.
Upaya tersebut didukung perkembangan sektor peternakan sapi perah di Jawa Barat. Volume produksi susu tercatat meningkat 3,46 persen, dari 243,46 ribu ton pada 2024 menjadi 251,87 ribu ton pada 2025.
Pada periode yang sama, populasi sapi perah bertambah 3.017 ekor atau 3,07 persen, dari 98.149 ekor menjadi 101.166 ekor.
Sementara dari sisi pembiayaan, posisi kredit pembibitan dan budi daya sapi perah pada September 2026 mencapai Rp271,47 miliar. Angka tersebut meningkat 2,06 persen dibandingkan periode September 2025 sebesar Rp266 miliar, dengan jumlah debitur mencapai 4.861.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyambut baik pengembangan ekosistem digital tersebut. Ia menilai ketersediaan data yang akurat dan terkini menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pengembangan peternakan sapi perah.
“Untuk mengimplementasikan program-program pengembangan peternakan sapi perah, kita harus memiliki basis data yang real time dan valid. Data yang real time dan valid berguna untuk mempercepat pengambilan keputusan bagi regulator, peternak, koperasi, dan seluruh pihak terkait,” kata Herman.
Herman juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, koperasi, industri jasa keuangan, dan industri pengolahan susu agar pengembangan peternakan dapat berjalan lebih produktif dan berkelanjutan.
FGD tersebut turut melibatkan Bank Indonesia, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Daerah Jawa Barat, industri pengolahan susu, International Labour Organization (ILO), perbankan, asosiasi teknologi finansial, serta kalangan akademisi.
Melalui pengembangan ekosistem digital ini, OJK berharap pengelolaan usaha peternakan sapi perah semakin terintegrasi. Selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas koperasi, digitalisasi diharapkan membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi peternak serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.***
