PADALARANG – Partai pengusung Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat terpilih, Aa Umbara Sutisna-Hengki Kurniawan (Akur), Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PKPI dibuat gerah.
Bagaimana tidak, tim investigasi Partai Nasdem sudah mendapatkan beberapa bukti transaksional jual beli jabatan dan jual beli masuk honorer di lingkungan Pemda KBB. “Sebaiknya segera stop sebelum kami perkarakan,” tegas Ketua DPD Nasdem KBB, Hero Prihatnawan, Minggu (30/7/18).
Hero mengatakan, timnya menemukan ada oknum di luar partai yang mengiming-imingi jabatan kepala SMP dan menjanjikan bisa memasukan menjadi tenaga honorer di Pemda KBB asal membayar sejumlah uang.
“Oknum tersebut merupakan timses yang masuk dalam lingkaran bupati, menjual nama bupati untuk mengiming-imingi jabatan, juga masuk tenaga honor di pemda,” sebut Hero.
Tentunya sebagai pengusung Akur, Hero mengaku gerah dengan kelakuan oknum itu. “Nasdem bersama partai pengusung Akur, PKS, Demokrat, PAN, dan PKPI sepakat pemerintahan Akur harus bersih dari kelakukan para oknum yang merusak nama baik bupati terpilih,” tegasnya.
Ditanya siapa oknum itu ? Hero mengaku sudah mengantongi beberapa nama yang siap dibahas dalam tim koalisi menciptakan pemerintahan Akur yang bersih.
“Saya kira bupati jangan menutup mata dengan kejadian ini. Apabila memang sudah terbukti, segera buang saja dari lingkaran tim sukses daripada nanti mencelakakan semuanya. Kami tidak ingin seperti pemerintahan sebelumnya,” ungkap Hero.
Nada yang sama dilontarkan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bagja Setiawan. “Kami bersama tim koalisi partai sepakat menciptakan pemerintahan Akur yang bersih tidak ada jual beli jabatan,” kata Bagja.
Menurutnya, penetapan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) KBB nanti harus normatif sesuai peraturan perundang-undangan. “Ya harus merit sistem birokrasi, bukan lantaran kedekatan atau pun balas jasa,” tukasnya. Sistem merit birokrasi adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia ( SDM) aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
Bagja yakin, bupati maupun wabup terpilih tidak pernah mengintruksikan, baik kepada tim sukses dari partai politik maupun tim sukses dari relawan. “Jadi, kami sepakat bersama tim koalisi menciptakan birokrasi yang bersih, kalau ada oknum seperti itu jangan dibiarkan segera tindak tegas,” kata dia.
Ketua Tim Gabungan Partai Koalisi Akur, Dona Ahmad Muharam mengakui soal oknum timses Akur tersebut. “Memang informasi ini sudah masuk ke telinga saya tentang adanya oknum yang menjanjikan sesuatu di pemda, tentu saya menentang keras dengan kejadian ini. Kami partai koalisi ingin menciptakan pemerintahan Akur bersih dari sebelumnya dan menjadikan KBB lebih baik,” sebut Dona yang juga Ketua DPD PAN KBB ini.
Ketua DPC Partai Demokrat Iwan Setiawan menyayangkan munculnya oknum yang tidak bertanggungjawab dan mencoreng nama baik tim pengsung Akur. “Kami selaku partai pengusung tidak akan membiarkan dan akan segera berkoordinasi dengan bupati dan wabup terpilih untuk segera mengambil langkah terkait dengan itu,. Dan kami akan mengawal bahwa harus ada perubahan budaya birokrasi yang lebih baik dengan menjauhkan praktek-praktek seperti itu,” tandasnya. ***
