BANDUNG – Evaluasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, diharap mampu meningkatkan kinerja KPU Jawa Barat. Evaluasi dilakukan terhadap hubungan antar lembaga, seperti antar satuan kerja, antar pimpinan, antara KPU Provinsi dengan KPUD Kabupaten/Kota, dan antara KPUD dengan PPK.
“Hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja KPU, khususnya menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019,” kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, saat Rapat Evaluasi Kegiatan Kelembagan dan Persiapan KPU Jabar Award Penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 di Aula Setia Permana Bandung, Jumat (31/8/18). Kegiatan itu dihadiri para Komisioner KPU Jabar dan ketua serta pejabat struktural KPUD Kabupaten Kota se-Jawa Barat.
Dikatakan Yayat, selama penyelenggaraan Pilgub Juni lalu banyak hal positif dan ada pula beberapa hal yang harus diperbaiki. Sesuatu yang positif harus terus ditambah positifnya dan yang kurang optimal harus dievaluasi.
“Banyak hal yang harus digali, karena akan menjadi bahan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang,” ungkapnya.
Dari sisi kelembagaan, Yayat mengajak peserta menggunakan UU No. 7/2017 tentang Pemilu sebagai alat ukur. “Gunakan undang-undang tersebut sebagai pisau analisis untuk membedah kinerja kelembagaan,” tuturnya.
Yayat menambahkan analisis juga dilakukan terhadap hubungan antar satuan kerja atau hubungan horizontal serta hubungan vertikal termasuk pengelolaan keuangan. “Sesuatu yang kurang optimal harus diperbaiki karena bisa menjadi problem ketika kita bekerja pada Pemilu 2019,” kata Yayat.***
