SOREANG, Balebandung.com – Komisi C DPRD Kabupaten Bandung menyoroti kinerja dari Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bandung, PT Citra Bangun Selarasa (PT CBS). Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana menilai kinerja PT CBS masih belum memuaskan meski disebut berhasil membukukan laba sebesar Rp 7 miliar pada 2020. Terlebih PT CBS yang menurutnya kini sudah menyimpang dari tujuan awal untuk menangani proyek infrastruktur.
“Kenyataannya sekarang PT CBS malah mengurus bidang-bidang lain, seperti perikanan, distributor bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial, yang seolah-olah semua dipaksakan untuk dtangani oleh PT CBS. Kemarin waktu ada proyek Jalan Tol Soroja, PT CBS ini malah istilahnya jadi mediator atau calo,” ungkap Toni kepada TIMES Indonesia, Minggu (7/3/21).
Untuk itu Toni meminta agar PT CBS dikembalikan ke fungsinya semula untuk menjadi BUMD yang menangani proyek infrastruktur. Ia bahkan mendorong agar Pemkab Bandung mendirikan lagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama di bidang pariwisata dan perdagangan, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
Selama ini, kata Toni, BUMD yang bisa menghasilkan PAD baru Perumda Tirta Raharja dan PT BPR Kerta Raharja Persero. Padahal potensi PAD lain masih banyak ,khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan.
“Saya mendorong dibentukanya BUMD di sektor pariwisata dan perdagangan. Ini penting untuk dibuat mengingat masih banyaknya potensi Kabupaten Bandung yag belum tergali secara optimal. Kemudian BUMD bari ini nantinya diberi penyertaan modal oleh Pemkab Bandung, agar sektor pariwisata dan perdagangan ini bisa dikelolal secara profesional dan menghasilkan PAD yang signifikan,” kata Toni.
Menurut anggota Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bandung ini, pariwisata Kabupaten Bandung sangat besar potensinya dengan mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta lainnya seperti PTPN VIII, Perhutani, termasuk PLN, maupun dalam rangka menggaet calon investor.
Sementara BUMD untuk sektor perdagangan bisa dikembangkan potensi perdagangan konveksi, tekstil, pasar sentral atau pasar induk sayuran maupun beras. “Ya, seperti BUMD milik Pemprov Jawa Barat itu PT Agro yang bergerak di bidang pertanian,” sebut anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung ini.***
