SOREANG, balebandung.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah digarap Pansus III DPRD Kabupaten Bandung saat ini, memungkinkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk bisa mendapatkan alternatif sumber pendanaan, selain dari hibah dari Pemkab Bandung. Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana, seusai rapat paripurna persetujuan terhadap […]
Tag: TONI PERMANA
Program Pembangunan Pemerintah Masih Minim Sosialisasi ke Masyarakat
CIPARAY, Balebandung.com – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana mengatakan, banyak program pemerintah yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun karena minimnya sosialisasi program tersebut, membuat masyarakat tidak bisa mengakses manfaat program. “Karena itulah kami hadir sebagai anggota dewan, untuk dapat menampung aspirasi masyarakat dan menyerap program dari pemerintah, lalu kemudian kami […]
Meski Refocusing, Pembangunan Infrastruktur Harus Berjalan
Kab. Bandung. Balebandung.com — Meskipun mengalami pengurangan anggaran akibat refocusing untuk penanggulangan masalah pandemi covid 19, pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Seperti yang disampaikan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem, Toni Permana, infrastruktur harus berjalan tapi penanggulangan covid juga harus menjadi prioritas. “Dan untuk penanggulangan masalah covid tidak hanya […]
DPRD Kabupaten Bandung Soroti Kinerja BUMD PT CBS
SOREANG, Balebandung.com – Komisi C DPRD Kabupaten Bandung menyoroti kinerja dari Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bandung, PT Citra Bangun Selarasa (PT CBS). Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana menilai kinerja PT CBS masih belum memuaskan meski disebut berhasil membukukan laba sebesar Rp 7 miliar pada 2020. Terlebih PT CBS yang […]
Produk Hukum yang Dibuat Pemkab Bandung Dinilai Hamburkan Anggaran
SOREANG, Balebandung.com – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana menyatakan segala produk hukum seharusnya dibuat Bagian Hukum di Sekretariat Daerah, bukannya malah di tiap instansi atau dinas. “Sehingga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bagian Hukum bisa maksimal dalam aspek pelayanan kebutuhan peraturan organisasi perangkat daerah,” kata Toni, Jumat (15/5/20). Toni pun heran, di […]
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.