SOREANG – Isu pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KBT) kembali mencuat setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI mengusulkan surat rekomendasi daerah otonomi baru (DOB) untuk beberapa daerah di Indonesia, salah satunya DOB KBT.
Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, aspirasi pemekaran KBT sebenarnya sudah mengemuka sejak 2005 silam, bersamaan dengan pemekaran daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang terlaksana tahun 2007. Dadang berharap segera ada kejelasan mengenai prosedur dan langkah yang harus dilakukan, jika presiden merestui pembentukan KBT.
“Wajar jika ada penduduk di wilayah timur (Kabupaten Bandung) yang menginginkan adanya percepatan pembangunan dan kesejahteraan,” ujar Kang DS, sapaan Dadang Supriatna kepada wartawan, Rabu (17/5/17).
Politisi dari Partai Golkar itu menilai, KBT telah layak dijadikan DOB, mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung sebesar Rp. 800 miliar pertahun hampir sebagian besar berasal dari KBT.
“Bisa lebih menjanjikan KBT ini, tapi perlu ada keseimbangan setelah dikembangkannya KBT. Jangan sampai kehilangan potensi, segala aspeknya begitu dimekarkan DOB KBT ini semuanya bisa selaras. Contoh KBB, kita khawatir dengan potensi daerahnya, sekarang sudah bisa berdiri sendiri,” terang DS.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kab Bandung ini menambahkan, pembentukan KBT tentunya bisa memangkas waktu tempuh bagi warga di wilayah timur, perihal pengurusan administrasi atau pelayanan publik lainnya. “Nagreg ingin masuk ke Garut apa sebabnya ? Karena jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kabupaten Bandung yang ada di Soreang, perlu waktu lama dan pelayanan tidak langsung selesai, itu dari segi efektivitas pelayanani,” ungkapnya.
DS pun optimis kalau jadi pemekaran, beberapa wilayah timur di Kabupaten Bandung, seperti Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Rancaekek, Nagreg, Majalaya, Ibun, Ciparay, Kertasari, Bojongsoang dan beberapa kecamatan lainnya bisa lebih optimal penataan dan pembangunan infrastrukturnya.
“Saya bicara soal pembangunan ke masyarakat, nanti setelah Tol Soroja akan ada Gedebage-Majalaya, ya intinya pemerataan pembangunan,” sebut DS.
Sebelumnya, Ketua Deklarasi Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran (KIP4 KBT), Aas Kardasyah, mengungkapkan dalam surat yang ditandatangani Ketua DPD RI, Ahmad Muqowan, disebutkan rekomendasi tersebut harus segera dilaksanakan oleh pemerintah pada 2017. “Itu sangat menggembirakan sebab perjuangan kami selama ini mulai menampakkan titik terang,” kata Aas.***
