SOREANG – Dalam pembangunan kesehatan, pada tahun 2013 anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung telah mencapai 14,6% dan di tahun 2016 makin meningkat hingga mencapai 24,72% dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Bandung. Hasil pembangunan sarana dan prasarana (sapras) kesehatan juga meningkat setiap tahunnya.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Bandung mencatat sampai tahun 2016 telah ditingkatkan kuantitas dan kualitas sapras di tiga RS Umum Daerah, juga di 58 Puskesmas, 15 Puskesmas Mampu PONED, 113 Poskesdes, 66 Puskesmas Keliling dan 15 ambulance.
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung, Marlan, S.Ip, M.Si menerangkan, selain sapras, Pemkab Bandung juga berkomitmen meningkatkan jumlah tenaga sumberdaya kesehatan dengan melaksanakan rekruitmen tenaga kesehatan. Secara rinci Marlan menyebutkan, tahun 2012 mengangkat 40 dokter umum, 25 dokter gigi, dan 50 bidan. Di tahun 2015, menambah tenaga BLUD UPTD Yankes diantaranya 31 apoteker, 31 tenaga akuntan, 31 tenaga analis.
“Sedangkan di tahun ini, perekrutan tenaga BLUD UPTD Yankes diantaranya, 33 dokter umum, 15 dokter gigi, 40 tenaga bidan, 32 perawat NERS, 35 lulusan S1 Kesmas Epidemiologi dan 62 tenaga rekam medis,” sebut Marlan saat Seminar Sehat “Gerakan Masyarakat Sehat” (Germas) di Gedung KORPRI Soreang, Kamis (01/12/16).
Marlan mengungkapkan dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan di RSUD Soreang, pada tahun 2016 ini Pemkab Bandung tengah membangun gedung baru di atas lahan 3 Ha di Desa Cingcin Kecamatan Soreang.
Pembangunan gedung baru tersebut menurutnya didasari oleh begitu banyaknya pasien yang berobat melebihi kapasitas yang ada. Apalagi setelah adanya program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), pasien yang datang sampai membludak, ditambah warga yang datang ke RSUD Soreang tidak hanya dari Kabupaten Bandung saja, tapi warga Cianjur Selatan pun jika berobat datang ke Soreang.
“Sementara untuk anggaran membangun gedung baru ini, Kita membutuhkan biaya sekitar Rp595 miliar. Dengan anggaran APBD Kabupaten Bandung yang terbatas, Kita berharap pemerintah pusat mau membantu. Data Dinkes juga mencatat Kabupaten Bandung masih membutuhkan sekitar 2.000 tempat tidur,” urainya.
Upaya dan komitmen Pemkab Bandung dalam meningkatkan layanan kesehatan ini mendapatkan apresiasi dari Dirjen Kesehatan Anung Sugihantono. Agus mengungkapkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, maka perlu dilakukan penyelenggaraan upaya kesehatan secara terpadu dan menyeluruh.
“Secara konseptual, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan,” terang Anung.
Germas merupakan salah satu kebijakan pusat di tahun 2017 selain upaya lainnya yakni Kampanye Gizi Nasional, Promosi Kesehatan Tematik, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi serta kegiatan Lomba atau Penilaian Kegiatan.
“Harapan kita terbesar adalah dapat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,” ucap Anung.
